Daftar Isi
Perhatian publik menjelang pemilihan umum sela di Amerika Serikat pada tahun 2026 sebagian besar tertuju pada perebutan kendali di Kongres AS. Meski demikian, pertarungan di tingkat negara bagian untuk memilih gubernur baru juga berlangsung sengit dan membawa dampak signifikan bagi masa depan negara tersebut.
Perubahan Kepemimpinan Besar-besaran di 36 Negara Bagian
Pada pemilu sela tahun ini, sebanyak 36 negara bagian di Amerika Serikat akan memilih gubernur baru yang merupakan pejabat terpilih paling berkuasa di pemerintahan negara bagian. Sebagian besar persaingan kali ini berfokus pada kursi terbuka tanpa adanya gubernur petahana yang maju kembali.
Dari total laga tersebut, sebanyak 19 negara bagian dipastikan mengalami pergantian kepemimpinan. Hal ini terjadi karena pejabat saat ini telah mencapai batas maksimum masa jabatan, seperti Gubernur California dari Partai Demokrat Gavin Newsom, atau secara sukarela memilih tidak mencalonkan diri lagi, seperti Gubernur Iowa dari Partai Republik Kim Reynolds. Tingginya angka pergantian ini membuka peluang terjadinya perubahan arah kepemimpinan yang besar di berbagai wilayah.
Wewenang Kepala Eksekutif dan Isu Hak Aborsi
Gubernur bertindak sebagai kepala eksekutif di negara bagian masing-masing dengan mengawasi berbagai departemen dan lembaga pemerintah yang menyediakan layanan publik. Wewenang mereka meliputi pengajuan anggaran, penunjukan pejabat senior negara bagian, pengarahan penegakan hukum, serta penerbitan perintah eksekutif. Gubernur juga berhak menandatangani atau memveto rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh badan legislatif daerah.
Salah satu bidang yang memperlihatkan besarnya pengaruh gubernur adalah isu hak-hak reproduksi. Sejak Mahkamah Agung AS memutuskan pada tahun 2022 bahwa tidak ada hak konstitusional atas akses aborsi, pemerintah negara bagian memegang peran utama dalam menentukan legalitas tindakan medis tersebut. Saat ini, sekitar 13 badan legislatif negara bagian telah mengesahkan larangan aborsi secara penuh atau hampir menyeluruh.
Namun, lembaga riset hak reproduksi Guttmacher Institute mencatat ada sekitar belasan gubernur yang mengeluarkan perintah eksekutif guna mengurangi dampak dari larangan tersebut. Seperti dilaporkan Al Jazeera, langkah ini memungkinkan gubernur memberikan perlindungan dengan cepat bagi penyedia jasa medis dan pasien, terutama di negara bagian seperti North Carolina yang gubernurnya mendukung hak aborsi meski badan legislatifnya menentang.
Selain isu aborsi, gubernur juga memengaruhi tata cara penyelenggaraan pemilu federal dan daerah. Di beberapa negara bagian, gubernur berwenang menunjuk pejabat yang mengawasi jalannya pemilu. Mereka juga dapat menandatangani atau memveto undang-undang yang mengubah aturan pemungutan suara.
Tantangan Terhadap Pemerintah Pusat dan Batu Loncatan ke Gedung Putih
Gubernur turut menentukan bagaimana negara bagian merespons kebijakan pemerintah federal di Washington. Mereka dapat menggugat kebijakan pusat ke pengadilan atau bernegosiasi terkait alokasi dana dan persyaratan program. Kerja sama antara gubernur dan Gedung Putih sangat krusial dalam menerapkan program-program yang didanai pemerintah federal.
Contohnya terlihat saat pengesahan undang-undang jaminan kesehatan Affordable Care Act di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama pada tahun 2010. Ketika itu, para gubernur harus menentukan apakah negara bagian mereka mengadopsi perluasan layanan jaminan kesehatan Medicaid untuk rumah tangga berpenghasilan rendah. Gubernur Kentucky Steve Beshear dan Gubernur West Virginia Earl Ray Tomblin mempublikasikan perintah eksekutif pada tahun 2013 untuk mengadopsi perluasan tersebut tanpa persetujuan legislatif. Sebaliknya, Gubernur Florida Rick Scott sempat menolak perluasan tersebut, meski ia kemudian mengubah sikapnya namun legislatif yang dikuasai Partai Republik tetap menolak rancangan undang-undangnya.
Posisi sebagai kepala eksekutif negara bagian kerap dimanfaatkan para politisi sebagai panggung untuk menunjukkan kemampuan mereka menuju kursi kepresidenan. Sejarah mencatat sedikitnya 17 mantan Presiden AS—termasuk Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bill Clinton, dan George W. Bush—pernah menjabat sebagai gubernur sebelum memenangkan pemilihan di Gedung Putih. Kendati demikian, data dari Eagleton Institute of Politics menunjukkan hanya sekitar 53 persen calon presiden berlatar belakang gubernur yang berhasil memenangkan pemilu nasional.
Kegagalan pernah dialami oleh mantan Gubernur New Jersey Chris Christie saat berusaha mendapatkan pencalonan dari Partai Republik pada 2016. Langkah Christie terhenti setelah mendapat kritik tajam akibat skandal penutupan akses jalan raya yang dikenal sebagai “Bridgegate”, serta teguran dari internal partainya atas caranya menyambut Presiden Barack Obama saat Badai Sandy menerjang New Jersey pada Oktober 2012.
Pertarungan gubernur pada pemilu sela tahun ini diprediksi akan menjadi ajang persiapan menuju Pemilihan Presiden AS 2028. Sejumlah gubernur yang akan purna tugas, seperti Gavin Newsom yang dikenal vokal mengkritik Donald Trump, digadang-gadang bakal menjadi calon kuat dari Partai Demokrat. Sementara itu, gubernur lain yang tengah berjuang dalam pemilu sela kali ini, seperti Wes Moore dari Maryland dan Josh Shapiro dari Pennsylvania, juga berpotensi menjadikan ajang ini sebagai penentu langkah politik mereka di tingkat nasional.
