Pemerintah memastikan rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun 2026 akan berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan tersebut disesuaikan dengan proyeksi defisit anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Target Penerbitan dan Defisit Anggaran
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa langkah penerbitan surat utang tersebut sejalan dengan target defisit sebesar 2,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah akan terus beroperasi berdasarkan angka-angka yang sudah diumumkan tersebut.
“Sesuai target kita menuju kan ini kita sudah kita umumkan, target defisit kita, di 2,85% dari PDB itu udah ada angka penerbitannya kan, yaudah kita bekerja dengan target segitu,” ujar Suahasil kepada awak media di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Catatan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa proyeksi defisit APBN 2026 mengalami kenaikan dari perkiraan awal yang berada di angka 2,68 persen menjadi 2,85 persen terhadap PDB.
Sementara itu, realisasi pembiayaan utang secara neto telah mencapai Rp494,3 triliun hingga periode 30 September 2026. Angka tersebut mencakup 59,4 persen dari keseluruhan target dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp832,2 triliun.
Dari total realisasi pembiayaan tersebut, perolehan dari instrumen surat berharga negara tercatat sebesar Rp497,5 triliun sampai akhir September 2026. Capaian ini merepresentasikan 62,6 persen dari target total tahun 2026 yang sebesar Rp799,5 triliun.
Kondisi Imbal Hasil SBN
Di sisi lain, Kementerian Keuangan menilai tingkat imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara masih berada dalam kondisi yang relatif aman. Situasi ini tetap terjaga meskipun imbal hasil sempat menyentuh level 7 persen menyusul potensi penurunan status pasar saham oleh Morgan Stanley Capital International ke kategori standalone.
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Herman Saheruddin menjelaskan bahwa tingkat imbal hasil tersebut masih kompetitif apabila disandingkan dengan negara-negara kawasan Eropa. Data Refinitiv mencatat pada perdagangan Rabu (21/10/2026), imbal hasil SBN pemerintah untuk tenor 10 tahun ditutup melonjak hingga ke posisi 7,446 persen, sementara obligasi pemerintah Jerman tenor 10 tahun berada di level 3,3546 persen.
Lonjakan imbal hasil yang cukup tajam ini mengindikasikan bahwa para pelaku pasar meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi sebagai kompensasi dalam memegang surat utang negara.
“Relatif masih aman. Kalau dibandingkan dengan negara terutama Eropa sekarang ya yang cukup dire (mengerikan). Jadi percaya dirilah di Indonesia. Percaya diri sama kita sendiri, karena ini adalah negara kita dan kita adalah negara besar,” ujar Herman kepada awak media, Kamis (22/10/2026).
