Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menandatangani kesepakatan internasional Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information (GIR-MCAA). Kerja sama ini memungkinkan otoritas perpajakan Indonesia mengawasi laporan keuangan perusahaan multinasional secara otomatis mulai 2027 guna mendukung penerapan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT).
Penandatanganan tersebut berlangsung dalam rangkaian acara Competent Authorities Conference ke-13 di Kotor, Montenegro, pada 27-29 Oktober 2026. Seperti dilaporkan detikcom, keberadaan kesepakatan ini menempatkan Indonesia sebagai negara ke-41 yang menandatangani GIR-MCAA, merujuk pada data OECD per 1 Oktober 2026.
DJP menjelaskan bahwa keikutsertaan ini membuka akses informasi perpajakan grup korporasi lintas negara demi memantau kepatuhan Pajak Minimum Global. Pertukaran data otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) dijadwalkan aktif pada 2027 setelah seluruh negara mitra mengaktifkan hubungan pertukaran dan memenuhi persyaratan administrasi.
Pengawasan Perusahaan Multinasional dan Pelaporan Terpusat
Laporan GloBE Information Return (GIR) memuat informasi standar mengenai struktur grup perusahaan multinasional serta pelaksanaan ketentuan Global Anti-Base Erosion (GloBE) di setiap yurisdiksi. Pengawasan ini ditujukan bagi grup korporasi yang mencatatkan omzet konsolidasi tahunan paling sedikit 750 juta euro.
Mekanisme ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak melalui sistem pelaporan terpusat (central filing). Perusahaan multinasional hanya perlu menyampaikan laporan GIR di satu negara mitra yang memenuhi syarat, sehingga tidak perlu menyampaikan laporan berulang di berbagai yurisdiksi tempat mereka beroperasi.
Seluruh data perpajakan yang dipertukarkan wajib dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan sesuai ketentuan Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (MAAC). Langkah ini merujuk pada Pasal 6 MAAC yang telah diratifikasi Indonesia untuk mendukung implementasi aturan GloBE sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024.
Dorong Kerja Sama Penagihan Pajak Lintas Negara
Selain memperkuat pertukaran data, Indonesia mengusulkan peningkatan kerja sama internasional dalam penagihan pajak lintas negara (cross-border assistance in recovery of tax claims). Kolaborasi antarotoritas pajak dinilai makin penting seiring tingginya mobilitas aset dan modal di tingkat global.
Proses penagihan pajak sering menghadapi kendala saat penanggung pajak atau aset penunggak berada di luar negeri. Tanpa bantuan otoritas yurisdiksi setempat, upaya penagihan sulit dilakukan karena berada di luar jangkauan kewenangan DJP.
Oleh karena itu, Indonesia menyuarakan agar yurisdiksi mitra yang masih memiliki reservasi terhadap ketentuan penagihan pajak dalam konvensi MAAC dapat mencabut batasan tersebut atau menyusun kesepakatan bilateral. Indonesia juga mengusulkan penggunaan Model Manual yang disusun Global Forum sebagai acuan teknis pelaksanaan bantuan penagihan pajak antarnegara.
Sumber: Finance - Detikcom
