Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengumumkan rencana pelimpahan kewenangan izin bahan tambang galian C di sejumlah daerah bencana di Pulau Sumatera. Kebijakan ini diambil guna mempercepat proses perbaikan dan pembangunan kembali di wilayah yang terdampak.
Percepatan Pengurukan Sungai
Menurut Bahlil, perizinan galian C akan diproses lebih cepat bagi kabupaten dan kota di wilayah bencana seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Kebijakan tersebut bertujuan agar pemerintah daerah dapat segera melakukan percepatan untuk pengurukan kali.
“Saya cuma bahas soal pelimpahan nanti izin untuk galian C ke kabupaten dan kota di wilayah bencana supaya bisa mereka melakukan percepatan untuk pengurukan kali,” ujar Bahlil, yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), selepas mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Pemanfaatan Sedimen dan Normalisasi
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa para kepala daerah mengusulkan pemanfaatan material sedimen sisa banjir di sungai. Material berupa pasir dan batu tersebut dinilai memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan.
“Tadi sudah rapat dengan Menteri ESDM, kewenangan di dalam itu kan ada ada pasir, batu, itu memiliki nilai ekonomis,” jelas Tito.
Kendati demikian, Tito mengingatkan agar kegiatan pengerukan material tersebut tidak diabaikan setelah proses pengambilan selesai. Prioritas utama dari kegiatan ini tetap berfokus pada pemulihan kondisi sungai.
“Syaratnya normalisasi sungai menjadi hal yang utama, jangan mengambil sirtu kemudian setelah itu ditinggal pergi begitu saja. Jadi prinsip utamanya adalah normalisasi sungai, membersihkan sedimen,” terang Tito.
Hasil pengerukan sedimen tersebut nantinya dapat ditumpuk menjadi tanggul, sementara sebagian material lainnya bisa dijual kepada pihak ketiga untuk mendukung masifnya pembangunan di lokasi bencana. Aktivitas ekonomi dari pengerukan ini juga diproyeksikan mampu mendongkrak keuangan daerah.
“Pendapatannya silakan dikerjasamakan dengan daerah untuk menjadi pendapatan asli daerah, jadi bisa nambah APBD,” pungkas Tito.
Sumber: Finance - Detikcom
