Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi nota perlawanan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim mengenai tudingan operasi tangkap tangan palsu. Jaksa menyatakan Silmy seharusnya secara terbuka menjelaskan keberadaannya saat operasi penangkapan bawahannya berlangsung.
Tanggapan Jaksa di Persidangan
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026), jaksa menyebut Silmy mestinya menceritakan posisinya bersama siapa dan alasan menutup diri saat bawahannya diamankan penyidik. Jaksa juga menilai ada cerita di balik kedatangan Silmy ke gedung KPK dan meminta agar hal tersebut diungkap secara lengkap tanpa sepotong-sepotong.
Menurut jaksa, ada atau tidaknya keadaan tertangkap tangan bukan merupakan unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu maupun kedua. Penuntutan korupsi dinilai tidak mensyaratkan seseorang harus tertangkap saat sedang melakukan perbuatan pidana, sementara keabsahan tindakan penangkapan merupakan persoalan hukum acara yang dinilai berdasarkan dokumen.
Pembelaan Pihak Silmy Karim
Ditemui usai persidangan, Silmy Karim menegaskan bahwa dirinya mendatangi sendiri gedung KPK pada malam 3 Juni 2026 namun kesan tertangkap tangan terus melekat padanya tanpa ada kejadian OTT yang sesuai Undang-Undang Tipikor. Pengacara Silmy, Soleman B. Ponto, menilai fokus perkara telah bergeser dari tangkapan tangan menjadi pemerasan dan pihaknya siap membuktikan hal tersebut di persidangan.
Pengacara Silmy lainnya, Abdul Gafur Sangaji, berpendapat jaksa tampak bimbang karena menarik nominal Rp168 miliar sebagai rangkaian pungutan liar padahal dakwaan terhadap kliennya hanya senilai Rp1,2 miliar. Gafur menyatakan unsur pemerasan dan gratifikasi belum bisa dinyatakan terpenuhi karena persidangan belum memasuki pokok perkara.
Rincian Dakwaan Silmy Karim
Silmy didakwa melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal WNA dengan nilai total mencapai Rp168,9 miliar dan disebut menerima bagian sebesar Rp1,2 miliar. Pemerasan tersebut didakwa dilakukan bersama sejumlah mantan pejabat Ditjen Imigrasi, termasuk Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Benardiansyah.
Tindakan tersebut juga didakwa memperkaya para mantan pejabat imigrasi lainnya serta para pemohon dokumen dengan total keseluruhan mencapai Rp168.972.869.901. Selain pemerasan, Silmy didakwa menerima gratifikasi senilai Rp33.941.119.000 yang terdiri atas uang tunai sebesar Rp2,5 miliar dan kepemilikan saham perusahaan sekuritas senilai Rp31,3 miliar.
Atas perbuatan tersebut, jaksa mendakwa Silmy Karim melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sumber: News - Detikcom
