Internasional

Kecelakaan Kereta di Mesir Picu Tuntutan Pertanggungjawaban

Kecelakaan Kereta di Mesir Picu Tuntutan Pertanggungjawaban
Daftar Isi
  1. Investigasi dan Tuntutan Politik
  2. Respons Legislatif dan Kebijakan
  3. Transparansi Keuangan dan Teknis

Sebuah tabrakan kereta api di pinggiran Kairo, Mesir, menewaskan sedikitnya tujuh orang dan melukai lebih dari 125 lainnya. Insiden ini memicu gelombang tuntutan dari parlemen dan pihak oposisi agar pemerintah memberikan pertanggungjawaban atas keselamatan sistem transportasi nasional.

Investigasi dan Tuntutan Politik

Kecelakaan terjadi pada hari Minggu ketika kereta yang melayani rute Giza-Fayoum menabrak bagian belakang kereta lain di jalur Kairo-Aswan. Dampak tabrakan tersebut menyebabkan kereta tergelincir ke jalan pedesaan di distrik al-Ayyat. Presiden Abdel Fattah el-Sisi telah memerintahkan otoritas terkait untuk melakukan investigasi mendesak guna menindak pihak-pihak yang terbukti lalai.

Komite Transportasi dan Komunikasi Parlemen Mesir memanggil Menteri Transportasi Kamel el-Wazir untuk menghadiri sesi darurat pada hari Selasa. Di sisi lain, suara oposisi semakin lantang menuntut pertanggungjawaban politik, mulai dari kritik terhadap menteri hingga desakan agar seluruh kabinet pemerintah diberhentikan.

Anggota Parlemen dan Ketua Partai Keadilan, Abdel Moneim Imam, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa situasi ini memerlukan tindakan tegas. Ia menyoroti sejarah kelam kecelakaan kereta di al-Ayyat, termasuk kebakaran tahun 2002 yang menewaskan lebih dari 370 orang, tabrakan tahun 2009 yang menelan 15 korban jiwa, serta tiga tabrakan terpisah pada tahun 2016 yang menewaskan 14 orang.

“Berulangnya kecelakaan kereta di area al-Ayyat, terlepas dari apa yang berulang kali diumumkan Kementerian Transportasi mengenai pengembangan sistem kereta api, mencerminkan absennya pertanggungjawaban nyata bagi pejabat yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut,” ujar Imam. Ia menambahkan bahwa menteri transportasi saat ini dinilai mendapat perlindungan dari mayoritas parlemen, yang menurutnya menghambat proses pengawasan.

Respons Legislatif dan Kebijakan

Sekretaris Komite Transportasi Parlemen, Ahmed el-Derby, menyatakan kepada Al Jazeera bahwa pertemuan dengan menteri bukan bertujuan untuk melakukan interogasi atau memberikan tuduhan yang sudah direncanakan sebelumnya. Meski demikian, ia mengakui bahwa pejabat memikul tanggung jawab atas kesalahan yang terjadi selama masa jabatan mereka.

“Kami tidak mendukung tuntutan terburu-buru untuk memecat pejabat, dan pemecatan saja tidak mewakili solusi bagi krisis ini,” kata el-Derby. Ia menegaskan bahwa investigasi diperlukan untuk menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan sistem yang menyebabkan kecelakaan tersebut.

Sementara itu, Ketua Blok Parlemen Partai Tagammu, Atef el-Maghawry, menilai kecelakaan ini merupakan cerminan dari kegagalan kebijakan pemerintah yang lebih luas. Menurutnya, mengganti menteri transportasi tidak akan cukup. “Yang diperlukan adalah perubahan kebijakan, bukan sekadar perubahan personel,” tegasnya kepada Al Jazeera.

Transparansi Keuangan dan Teknis

Para anggota parlemen kini menuntut rincian penggunaan dana investasi transportasi. Irene Saeed, ketua blok parlemen Partai Reformasi dan Pembangunan, meminta transparansi mengenai bagaimana Kementerian Transportasi menggunakan pinjaman yang diperoleh pada tahun 2026, khususnya terkait alokasi untuk keselamatan, persinyalan, dan pemeliharaan.

Kementerian Transportasi mencatat sekitar 37 miliar dolar AS telah dialokasikan untuk investasi transportasi antara tahun 2014 hingga 2024. Profesor teknik jalan raya di Universitas Ain Shams, Hassan Mahdy, memperingatkan agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum investigasi selesai. Ia mencatat adanya peningkatan sistem elektronik di jaringan kereta api Mesir yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada intervensi manusia.

Mahdy menjelaskan bahwa tim investigasi harus memastikan mengapa salah satu kereta berhenti di jalur utama, apakah karena kegagalan teknis mendadak atau penggunaan rem darurat. Selain itu, mereka perlu memverifikasi apakah sistem persinyalan telah memberikan peringatan dini kepada masinis kereta kedua mengenai adanya kereta yang berhenti di jalur tersebut.

El-Derby menambahkan bahwa berdasarkan informasi dari direktur persinyalan, instruksi berhenti telah dikeluarkan, namun belum jelas apakah masinis menerima peringatan tersebut cukup awal untuk menghentikan laju kereta. Hasil investigasi nantinya akan mengungkap apakah penyebab kecelakaan ini berkaitan dengan faktor manusia atau cacat teknis pada sistem.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *