Puluhan ribu orang turun ke jalan-jalan di Paris dan berbagai wilayah di Prancis dalam gelombang kedua unjuk rasa massal yang menuntut perbaikan kondisi sekolah serta menyoroti kenaikan biaya hidup. Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sebanyak 410.000 orang mengikuti aksi tersebut di seluruh negeri pada Sabtu, termasuk 110.000 orang di ibu kota, sementara serikat buruh CGT menyebut angka nasional mencapai 800.000 orang.
Pengamanan Ketat dan Penutupan Rute
Aksi demonstrasi yang berlangsung meriah dimulai dari Porte d’Italie di Paris dan berakhir di Porte de Vincennes menjelang sore hari. Di beberapa kawasan pusat kota Paris, aparat kepolisian menembakkan gas air mata serta meriam air untuk membubarkan para pengunjuk rasa. Otoritas setempat sebelumnya menetapkan rute di pinggiran tenggara kota tersebut sebagai satu-satunya jalur yang diizinkan setelah rute pusat kota antara Place de la Bastille dan Place de la Nation dilarang. Larangan serta pengalihan rute unjuk rasa ini memicu protes keras dari kalangan peserta aksi yang menilai pemerintah berupaya melemahkan gerakan tersebut.
Sejumlah peserta aksi yang terdiri atas pelajar, guru, aktivis lingkungan, perawat, serta perwakilan serikat buruh meneriakkan berbagai slogan jenaka dan tuntutan pengunduran diri Presiden Emmanuel Macron. Guna mengantisipasi potensi kerusuhan seperti yang terjadi pada pekan sebelumnya, pemerintah mengerahkan lebih dari 70.000 petugas kepolisian dan gendarmerie di seluruh negeri. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez menyatakan bahwa jumlah personel ditingkatkan sebanyak 20 persen dibandingkan akhir pekan sebelumnya, termasuk pengerahan unit elit kepolisian RAID untuk mendukung operasi keamanan.
Penangkapan dan Pertemuan dengan Pemerintah
Hingga Sabtu sore, pihak kepolisian mengonfirmasi telah menangkap sedikitnya 135 orang di seluruh negeri serta menyita sejumlah senjata, kendati situasi secara keseluruhan dilaporkan tetap terkendali. Di Paris sendiri, kepolisian mencatat lebih dari 3.000 pemeriksaan dilakukan dengan 65 orang ditangkap, sementara puluhan stasiun kereta bawah tanah serta sejumlah institusi budaya terkemuka terpaksa ditutup untuk sementara waktu.
Sehari sebelumnya, Presiden Emmanuel Macron sempat menggelar pertemuan dengan perwakilan gerakan mahasiswa untuk pertama kalinya sejak unjuk rasa bermula. Dalam pertemuan tersebut, Macron berjanji untuk menambah jumlah guru serta merombak sistem penerimaan universitas Parcoursup. Kendati demikian, pertemuan itu gagal meredakan ketegangan karena perwakilan mahasiswa tetap menyerukan mobilisasi lanjutan hingga pemerintah menunjukkan tindakan nyata.
Gelombang demonstrasi ini bermula pada pertengahan September ketika para siswa sekolah menengah memblokade sekolah mereka sebagai bentuk protes terhadap fasilitas yang rusak, kekurangan guru, serta sistem akses pendidikan tinggi yang dinilai tidak adil. Gerakan tersebut kemudian meluas menjadi wadah ketidakpuasan publik terhadap masalah biaya hidup, kesenjangan sosial, dan kepemimpinan Presiden Macron menjelang pemilihan presiden dalam enam bulan mendatang.
