Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik pada 3 November 2026. Aksi penyadapan tersebut tidak hanya menyasar presiden, tetapi juga sejumlah pejabat, pimpinan partai, media, pengamat, hingga aktivis lembaga swadaya masyarakat.
Motif Penyadapan dan Bayangan Geng Solo
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa tindakan penyadapan terhadap kepala negara mengarah pada perbuatan makar serta membahayakan keselamatan dan kepentingan negara. Aksi ini tidak terjadi di ruang hampa, melainkan berkaitan dengan konfigurasi politik masa lalu dan karier cepat Listyo Sigit yang pernah bertugas di Solo saat Joko Widodo menjabat sebagai wali kota. Marcus Mietzner dalam karyanya Ruling Indonesia menjelaskan bagaimana promosi kilat perwira berlatar belakang Solo menjadi pola alternatif yang memunculkan istilah perwira “Geng Solo” di tubuh kepolisian.
Fenomena tersebut melahirkan jaringan informal atau *police clique* yang dibangun atas dasar kedekatan personal, patronase, dan akses jabatan. Menurut Junyan Jiang, Tianyang Xi, dan Haojun Xie dalam *In the Shadows of Great Men*, kondisi ini menciptakan *informal power constraints*, di mana mantan pemimpin tetap berupaya membatasi gerak pemerintahan baru melalui loyalis yang ditempatkan di posisi strategis.
Dalam kacamata James P. Choy melalui teori *Kompromat*, penyadapan berfungsi sebagai sistem tata kelola untuk mengumpulkan informasi sensitif guna menekan target dan menciptakan ketergantungan. Barry Buzan menambahkan, penyadapan komunikasi presiden menciptakan paradoks sekuritisasi yang mengancam kerahasiaan negara, pertahanan, dan independensi pengambilan keputusan eksekutif.
Tantangan bagi Kapolri Baru dan Ekonomi Gelap Polri
Kapolri baru Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto harus membuktikan bahwa penyidikan kasus ini berjalan independen dan objektif tanpa terpengaruh narasi perang politik. Polri perlu membuka ruang pengawasan eksternal melalui Kompolnas, Badan Siber dan Sandi Negara untuk audit sistem LIMS, Ombudsman RI untuk mengusut malaadministrasi, serta Komnas HAM guna menindaklanjuti dugaan pelanggaran privasi korban.
Kendati demikian, masalah di tubuh kepolisian jauh lebih kompleks. Riset akademisi Murdoch University, Jacqui Baker, menunjukkan bahwa pemisahan Polri dari TNI pascareformasi 1998 tidak menghilangkan hubungan antara aparat keamanan dan ekonomi ilegal. Baker mencatat adanya perluasan kewenangan domestik yang membuka akses terhadap *off-budget economy* atau sumber pendanaan tersembunyi di luar anggaran resmi negara.
Baker juga memperkenalkan istilah *cukongism* untuk menggambarkan bagaimana relasi patronase antara perwira kepolisian dan para pengusaha menentukan rute penempatan jabatan strategis serta pendidikan akademi. Investasi pihak luar ini membentuk hierarki paralel bayangan di dalam tubuh institusi kepolisian.
Akibatnya, pertumbuhan Polri pascareformasi dibarengi dengan perolehan kewenangan yang sangat besar tanpa diimbangi oleh lembaga pengawas yang memiliki kapasitas memadai. Hal tersebut membuat akuntabilitas kepolisian sangat bergantung pada konfigurasi politik dan preferensi pemegang kekuasaan yang sedang memimpin.
