Gaji & Tunjangan

Rincian 268 Komponen KHL untuk Upah Minimum 2027

Rincian 268 Komponen KHL untuk Upah Minimum 2027

Kementerian Ketenagakerjaan memaparkan 268 komponen Kebutuhan Hidup Layak yang menjadi acuan utama dalam merumuskan upah minimum tahun 2027. Seluruh komponen tersebut terbagi ke dalam empat kelompok pengeluaran utama bagi pekerja.

Rincian Empat Kelompok Pengeluaran

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa kelompok pengeluaran tersebut terdiri atas makanan sebanyak 177 item, kesehatan dan pendidikan 22 item, kebutuhan pokok lain-lain 54 item, serta perumahan atau tempat tinggal sebanyak 15 item.

Seperti dilaporkan Finance Detikcom dari siaran pers Kemnaker pada Sabtu (21/11/2026), Yassierli menyampaikan bahwa penghitungan KHL memperhatikan beragam aspek kehidupan buruh dari pangan hingga papan. Hal ini penting guna mencerminkan gambaran riil Kebutuhan Hidup Layak pekerja.

Kerangka penghitungan KHL ini berpatokan pada studi International Labour Organization (ILO) tahun 2025 bertajuk Minimum Wage Study: Developing a Formula and Methodology for Minimum Wage Determination in Indonesia, yang kemudian disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Proses kalkulasi KHL tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dilakukan secara bersama oleh Kemnaker, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Skema Penghitungan dan Tenggat Waktu Penetapan Upah

Dalam mekanisme pengupahan, KHL dimanfaatkan oleh Dewan Pengupahan untuk menentukan besaran indeks tertentu (α). Formulasi upah minimum sendiri mengalikan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan indeks α yang dipatok antara 0,5 hingga 1, sesuai aturan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

“Pertimbangan KHL perlu ditempatkan bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Dengan demikian, penentuan upah minimum dapat memperhatikan kebutuhan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha,” ujar Yassierli.

Dalam proses menetapkan upah minimum 2027, setiap gubernur diwajibkan menerbitkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga memiliki kewenangan untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Jadwal penetapan UMP dipatok paling lambat pada 21 November 2026, sedangkan UMK pada 25 November 2026. Untuk UMSP dan UMSK, batas waktu penetapannya paling lambat lima hari setelah keputusan UMP dan UMK diterbitkan. Seluruh besaran upah minimum baru tersebut akan mulai diberlakukan secara efektif pada 1 Januari 2027.

UU Nomor 27 Tahun 2026 secara tegas melarang pemberian gaji di bawah standar upah minimum pada Pasal 140 ayat (5). Pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut terancam sanksi pidana penjara paling lama empat tahun atau denda maksimal Rp200 juta berdasarkan Pasal 288, sementara sanksi bagi pelaku korporasi berupa denda mulai dari Rp200 juta hingga Rp2 miliar.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *