Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dugaan kejahatan tindak pidana pasar modal. Para pelaku diduga melakukan aksi manipulasi perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memicu kerugian hingga Rp6,97 miliar.
Modus Rekayasa Transaksi dan Efek yang Dimanipulasi
Penyidik Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK menahan tiga tersangka berinisial JF alias O, FS, dan S pada Senin (16/11). Ketiga pekerja swasta tersebut ditempatkan di Rumah Tahanan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Rutan Bareskrim Polri). Sementara itu, satu tersangka lain berinisial TGB alias T yang merupakan karyawan perusahaan sekuritas tengah memproses perkara hukum berbeda di Polda Metro Jaya.
Dalam menjalankan aksinya, para tersangka disinyalir membeli identitas milik orang lain guna mendirikan serta mengendalikan rekening efek. Mereka juga memanfaatkan rekening bank pihak ketiga untuk menyalurkan dana transaksi demi menciptakan gambaran pasar dan harga efek yang semu atau menyesatkan.
Praktik manipulasi perdagangan tersebut berlangsung pada transaksi tanggal 29 Mei 2023. Efek yang menjadi sasaran rekayasa meliputi Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta instrumen waran terstruktur ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.
Proses Hukum dan Penegakan Reformasi
Plt Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Wahyu Budi Satriyo menjelaskan penahanan dilakukan atas pertimbangan penyidik untuk mencegah perbuatan tidak kooperatif yang berisiko mengganggu penanganan kasus. Langkah ini merupakan penanganan lanjutan atas hasil pengawasan pasar modal yang naik ke tingkat penyidikan sejak Mei 2026.
Para tersangka dijerat Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Ketentuan tersebut telah diperbarui lewat Bab V Bagian Kedua Pasal 22 angka 34, 35, dan 43 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Wahyu menyampaikan bahwa OJK tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah selama proses penegakan hukum berlangsung. Lembaga penilai keuangan ini juga terus berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan Republik Indonesia guna memastikan penanganan tindak pidana berjalan profesional.
Penindakan hukum tersebut menjadi bagian dari langkah reformasi OJK dalam memperkuat efektivitas pengawasan sektor keuangan, menjaga integritas pasar efek, melindungi investor, serta memperkuat kepercayaan publik.
Sumber: Finance - Detikcom







