Pemerintah merumuskan tiga strategi utama untuk memperkuat kinerja pasar modal sekaligus menjaga keamanan investasi masyarakat di bursa saham nasional. Kebijakan ini disiapkan guna menanggapi kekhawatiran para investor sekaligus memperkokoh fondasi perekonomian domestik.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menuturkan bahwa perlindungan ini menjadi krusial mengingat saat ini terdapat lebih dari 34 juta warga negara Indonesia yang menempatkan aset mereka di instrumen pasar modal.
“Pemerintah berkomitmen penuh untuk melindungi nilai investasi mereka. Kami memahami bahwa hanya dengan melakukan reformasi secara substansial, kami dapat melindungi aset-aset tersebut,” ujar Dradjad dalam siaran video di kanal YouTube Kemenko Perekonomian yang dikutip Minggu (15/11/2026).
Fokus Deregulasi hingga Edukasi Pemodal
Agenda pertama berpusat pada upaya mendongkrak valuasi emiten atau perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk merealisasikannya, pemerintah tengah mengkaji serangkaian pembaruan kebijakan ekonomi. Penataan tersebut akan dieksekusi secara optimal melalui Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking di bawah Kemenko Perekonomian yang bertugas mempercepat deregulasi dan debirokratisasi di berbagai sektor industri.
Adapun langkah kedua mencakup percepatan penegakan disiplin dan regulasi di lingkungan bursa. Meski menilai penindakan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta BEI telah berjalan sangat efektif, Dradjad mengimbau BEI untuk memperkuat keterbukaan komunikasi publik perihal langkah-langkah sanksi hukum agar masyarakat memperoleh kepastian informasi yang akurat.
Sementara itu, pilar ketiga diarahkan pada peningkatan pemahaman dan program edukasi secara signifikan kepada para pemegang saham maupun investor. Penguatan literasi keuangan tersebut dipandang mendesak agar sejalan dengan pesatnya pertumbuhan jumlah masyarakat yang terjun berinvestasi di pasar modal.
Sumber: Finance - Detikcom
