Yohanes Sri Winarto, anggota Tim Izin Tinggal Tetap Subdirektorat Izin Tinggal Direktorat Jenderal Imigrasi periode 2018-2025, mengakui telah membuat tiga rekening nominee untuk menampung uang tidak resmi dari pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Pengakuan tersebut disampaikan Yohanes saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11).
Skema Pembayaran Melalui Rekening Nominee
Dalam persidangan untuk terdakwa mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim dan kawan-kawan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendalami skema pembayaran uang tambahan ilegal yang nilainya mencapai Rp1 juta hingga Rp2 juta per permohonan dari biro jasa. Yohanes menjelaskan bahwa setelah masa pandemi Covid-19, pembayaran tersebut dilakukan melalui mekanisme transfer.
Saat jaksa mengonfirmasi apakah transfer tersebut masuk ke rekening pribadi, Yohanes membantahnya. Ia menyatakan menggunakan rekening atas nama orang lain atau yang disebut sebagai rekening nominee. Yohanes mengungkapkan terdapat tiga rekening yang digunakan, yakni atas nama istrinya, adik istrinya, dan seorang pegawai honorer di kementerian tersebut. Ia juga menyebut bahwa istrinya tidak mengetahui namanya digunakan untuk menampung dana tersebut.
Mengenai alasan penggunaan rekening tersebut, Yohanes menjelaskan bahwa pimpinannya memberikan arahan agar ia tidak menggunakan rekening atas nama pribadi. “Pimpinan saya hanya bilang ‘Pak Yu jangan pakai nama Pak Yu’. Gitu saja,” ujar Yohanes di persidangan.
Setoran Mingguan dan Dakwaan Kasus
Yohanes menuturkan bahwa uang yang terkumpul dalam rekening-rekening tersebut ditarik dan dilaporkan setiap hari Jumat. Nilai uang yang dilaporkan bervariasi tergantung pada volume permohonan yang masuk. Menurut keterangannya, jumlah uang yang dilaporkan berkisar antara Rp20 juta hingga Rp40 juta per pekan. Dari pengelolaan dana tersebut, Yohanes mengaku mendapatkan bagian sebesar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta setiap minggunya.
Kasus ini menyeret Silmy Karim yang didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA dengan nilai mencapai Rp168,9 miliar. Silmy didakwa melakukan tindakan tersebut bersama sejumlah pejabat lainnya, yakni Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, Direktur Izin Tinggal Jaya Saputra, serta Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji.
Selain itu, terdapat nama Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Juniadi Sri Priambudi dan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Bernardiansyah yang penuntutannya dilakukan secara terpisah. Selain dakwaan pemerasan, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai sebesar Rp2,5 miliar dan saham dengan nilai Rp31 miliar.







