Saran Dino Patti Djalal Benahi Pasar Modal Usai Isu MSCI

Pemerintah Indonesia diminta untuk mencermati secara serius ancaman dari MSCI yang berpeluang menurunkan status pasar modal domestik dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Potensi penurunan kasta tersebut dinilai sebagai sinyal mulai tergerusnya tingkat kepercayaan investor asing terhadap bursa saham nasional.

Bukan Konspirasi dan Harus Disikapi Profesional

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai lembaga penyedia indeks saham global seperti MSCI bergerak murni atas dasar kepercayaan serta tolok ukur yang mereka tetapkan sendiri, tanpa tunduk pada negara manapun.

“MSCI bukan IMF, lembaga internasional yang dulu mempunyai agenda ekonomi tertentu dan bisa dipengaruhi kepentingan politik pemerintah tertentu, dan sering juga menimbulkan protes amarah rakyat. MSCI itu organisasi non-pemerintah yang netral, independen, dan tidak berkepentingan. Dan karena itu MSCI menjadi acuan utama bagi para investor global,” ungkap Dino dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @dinopattidjalal, Sabtu (24/11/2026).

Ia memaparkan bahwa porsi bobot Indonesia dalam indeks MSCI saat ini mengalami penurunan drastis hingga tersisa sekitar 0,3 persen dari posisi sebelumnya yang mencapai 2,6 persen. Porsi tersebut jauh tertinggal dibandingkan Tiongkok yang memegang bobot sekitar 20 persen, Korea Selatan 18 persen, India 11 persen, Brasil 4,8 persen, Meksiko 1,7 persen, Uni Emirat Arab 1,27 persen, dan Afrika Selatan 3 persen.

Dino menegaskan bahwa ketimpangan bobot tersebut bukan dipicu oleh konspirasi atau agenda politik tertentu, melainkan murni hasil evaluasi profesional dengan kriteria yang diterapkan secara setara ke seluruh negara.

Belajar dari Pengalaman Tiongkok dan Yunani

Menurut Dino, isu MSCI ini tidak sepatutnya dihadapi dengan sikap konfrontatif atau pendekatan nasionalisme. Langkah emosional justru berpotensi memicu kerusakan yang lebih besar pada tingkat kepercayaan investor dunia, sebab keuangan global memiliki dinamika yang berbeda dibanding perselisihan militer.

Ia memberikan contoh Tiongkok yang pernah ditolak MSCI selama tiga tahun berturut-turut saat berupaya memasukkan saham domestiknya ke dalam kategori emerging market. Tiongkok memilih merespons penolakan tersebut secara terbuka dan melakukan penyesuaian terhadap kriteria yang disyaratkan.

“Tiongkok merespon dengan terbuka, menyesuaikan dengan standar MSCI tanpa memaki-maki atau defensive. Dan kemudian mereka berhasil masuk di tahun 2018, naik kelas. Begitu juga dengan Yunani yang kastanya sempat diturunkan di tahun 2013 dan sekarang dinyatakan akan naik kelas lagi,” terang Dino.

Langkah Strategis Membenahi Sistem Domestik

Dino menambahkan bahwa Indonesia akan sulit melawan kredibilitas MSCI mengingat mayoritas investor global memiliki batasan aturan internal untuk berinvestasi pada pasar berkategori standalone. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah menggelar dialog intensif dan tertutup bersama MSCI dengan target pemulihan skor Indonesia pada Juni 2027.

Skor Indonesia diharapkan dapat merangkak naik hingga mendekati angka 1 persen, menyamai atau melampaui posisi Malaysia yang sebesar 0,92 persen dan Thailand sebesar 0,97 persen, serta berpeluang menuju kisaran 2 persen.

Guna merealisasikannya, Dino menyarankan pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah juga diimbau menerapkan kebijakan komunikasi satu pintu agar publikasi resmi terkait MSCI hanya disampaikan oleh pimpinan instansi terkait seperti Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner OJK, atau direksi BEI.

“Terapkan disiplin dan kepekaan yang tinggi terhadap sentimen pasar dalam transaksi saham. Jangan korbankan kepentingan sistemik jangka panjang hanya untuk kepentingan transaksional sesaat. Justru jadikan momentum ini sebagai peluang Indonesia untuk membenahi sistem dari dalam, memulihkan kepercayaan investor global, dan membuat pasar modal kita lebih atraktif,” pungkas Dino.