Daftar Isi
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengadakan pertemuan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa (27/10/2026). Agenda tersebut membahas sejumlah isu strategis bidang keuangan, termasuk pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra serta bantuan pemerintah bagi wilayah dengan prestasi khusus.
Pembahasan Anggaran Pascabencana
Berperan sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian menerangkan bahwa pertemuan tersebut membedah pembiayaan penanganan bencana untuk tahun 2027. Berdasarkan dokumen rencana induk, pelaksanaan program rehab-rekon tersebut dijadwalkan berjalan dari tahun 2026 sampai dengan 2028.
Seperti dilaporkan CNBC Indonesia, Tito menyatakan bahwa ketersediaan dana tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak Kementerian Keuangan. “Kita sudah melakukan diskusi itu dengan Bapak Menteri Keuangan, alhamdulillah, insyaallah anggarannya tersedia,” ucapnya kepada para wartawan usai pertemuan.
Solusi Fiskal Daerah dan Insentif
Selain penanganan bencana, kedua menteri tersebut turut mendiskusikan wilayah-wilayah yang menghadapi tantangan fiskal guna merumuskan jalan keluar yang tepat. Guna menindaklanjuti hal tersebut, sebuah tim teknis gabungan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri akan segera dibentuk untuk mengkaji persoalan anggaran daerah.
Tito menyoroti kondisi daerah dengan alokasi belanja pegawai yang melampaui batas empat puluh hingga lima puluh persen, kendati program pusat yang tersedia sudah sangat banyak. Di samping itu, pembahasan turut mencakup alokasi insentif fiskal guna mengapresiasi pemerintah daerah berprestasi berdasarkan indikator penilaian tertentu demi merangsang iklim kompetitif antar-kepala daerah.
Komitmen Kelanjutan Program
Di sisi lain, Suahasil Nazara menggarisbawahi urgensi penuntasan seluruh agenda rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra yang telah dialokasikan danannya pada tahun 2026. Di samping itu, persiapan dukungan pendanaan untuk tahun 2027 dan 2028 juga harus mulai dimatangkan sejak sekarang.
“Yang dianggarkan dan direncanakan tahun 2026, ini harus diselesaikan semuanya. Setelah itu kita juga membicarakan untuk 2027,” tutur Suahasil.
Suahasil menambahkan, kementeriannya berkomitmen mengawal penuh ketersediaan anggaran rehab-rekon sesuai cetak biru yang telah ditetapkan agar pelaksanaan di lapangan berjalan optimal.
“Tidak boleh ada pekerjaan yang menggantung atau nanti malah tidak selesai,” tegas Suahasil.
