Ketegangan di Semenanjung Korea kembali memanas setelah Korea Utara melancarkan kecaman terhadap latihan pertahanan udara gabungan yang digelar oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat. Latihan militer tersebut melibatkan pengerahan sejumlah jet tempur siluman F-35 di tengah meningkatnya perselisihan perbatasan di antara kedua negara.
Kecaman Korea Utara atas Latihan Militer
Kementerian Pertahanan Korea Utara menyatakan bahwa latihan gabungan yang dinamai Freedom Flag tersebut telah memperburuk situasi keamanan di kawasan Semenanjung Korea. Melalui pernyataan resmi yang disiarkan oleh media pemerintah KCNA pada Jumat (30/10/2026), juru bicara kementerian tersebut menegaskan bahwa Pyongyang akan terus memperkuat kemampuan militernya.
Pihak kementerian menyebutkan bahwa tidak ada batasan bagi pilihan DPRK untuk mempertahankan postur pencegahan yang kuat, yang mampu menghadapi secara efektif segala ancaman yang ditimbulkan oleh langkah-langkah militer AS beserta kekuatan pendukungnya, seperti dilaporkan CNBC Indonesia.
Berdasarkan keterangan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, rangkaian latihan gabungan ini dimulai pada hari Senin di Pangkalan Udara Kunsan dan dijadwalkan berlangsung hingga 6 November mendatang. Agenda militer ini mempertemukan jet tempur siluman F-35A milik militer Korea Selatan dengan pesawat F-35B milik Korps Marinir Amerika Serikat yang dikenal memiliki spesifikasi tempur canggih.
Sengketa Perbatasan dan Ancaman Propaganda
Kenaikan temperatur militer ini terjadi beriringan dengan ketegangan terkait batas wilayah kedua negara. Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan Wi Sung-lac pada hari Jumat menegaskan bahwa Seoul siap mengambil tindakan tegas demi melindungi perbatasan militernya, meskipun pihak Pyongyang berdalih bahwa seluruh aktivitas mereka dipusatkan di dalam wilayah Korea Utara.
Perselisihan tersebut mencuat menyusul insiden ledakan ranjau darat di Zona Demiliterisasi (DMZ) pada bulan lalu yang mengakibatkan sejumlah prajurit pengintai Korea Selatan mengalami luka-luka. Pemerintah Korea Selatan menuding pemasangan ranjau itu dilakukan oleh pihak Korea Utara, sementara Komando PBB yang bertugas mengawasi wilayah DMZ menilai keberadaan ranjau tersebut melanggar perjanjian gencatan senjata. Di sisi lain, Pyongyang secara tegas menolak bertanggung jawab atas kejadian itu.
Situasi bertambah sensitif tatkala Kim Yo Jong, saudari kandung pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, mengumumkan pada tanggal 21 Oktober bahwa negaranya berencana mengaktifkan kembali pengeras suara propaganda anti-Korea Selatan di sepanjang garis perbatasan sebelum bulan Oktober berakhir. Kendati demikian, dinas intelijen Korea Selatan mencatat bahwa hingga hari Kamis siaran provokatif tersebut belum juga beroperasi.
Aktivitas pengeras suara ini sebelumnya pernah lazim digunakan oleh kedua belah pihak sebagai sarana perang urat syaraf di wilayah perbatasan. Penolakan keras Pyongyang terhadap latihan tempur gabungan AS-Korsel, ditambah konflik ranjau darat dan wacana pengaktifan propaganda, kian memperkeruh hubungan kedua negara di tengah tingginya ketidakpercayaan terhadap aktivitas militer masing-masing pihak.
