Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengintensifkan tata kelola sumber daya kelautan berlandaskan data serta kajian ilmiah. Langkah ini ditempuh guna menjamin kegiatan pemanfaatan sektor perikanan di Indonesia dapat berjalan secara terukur dan berkelanjutan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa ketersediaan data yang valid menjadi pembanding utama saat menguji cadangan ikan, menentukan kuota tangkapan, hingga menyusun regulasi. Seperti dilaporkan Finance Detikcom pada Minggu (15/11/2026), ia menegaskan bahwa data tersebut menjadi acuan penting dalam penerapan penangkapan ikan terukur yang merupakan bagian dari kebijakan ekonomi biru.
Rangkaian Pertemuan Strategis di Bandung
Guna memperkokoh langkah tersebut, KKP menyelenggarakan Pertemuan Tahunan IX Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI 573 dan 712 yang digabung dengan Sidang Tahunan III Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN). Agenda berlokasi di Bandung, Jawa Barat, tersebut berlangsung pada Rabu (11/11/2026) hingga Jumat (13/11/2026).
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif mengutarakan bahwa keberhasilan skema perikanan memerlukan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan. Saat ini, KKP sedang berfokus melangsungkan empat program unggulan di sektor perikanan tangkap, yakni Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), modernisasi fasilitas pelabuhan perikanan, serta modernisasi armada kapal nelayan Indonesia.
Lotharia juga menambahkan bahwa pengawasan sektor kelautan tidak dapat dijalankan secara terpisah. Oleh sebab itu, keberadaan UPP WPPNRI harus difungsikan sebagai wadah koordinasi dan dialog dalam melahirkan usulan yang bisa direalisasikan.
Fokus Pendataan dan Rencana Kerja 2027
Pada kesempatan sama, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Syahril Abd Raup memaparkan bahwa forum tahunan UPP dirancang untuk merumuskan arahan kebijakan di tiap wilayah pengelolaan. Poin strategis yang dibahas meliputi penetapan titik pengambilan sampel pendaratan hasil tangkapan, penilaian tingkat kepatuhan pemerintah daerah, serta penyusunan rencana kerja UPP untuk tahun 2027.
Salah satu poin kesepakatan dalam pertemuan tersebut adalah penetapan lokasi pendataan perikanan di kawasan KNMP. Syahril meyakini keakuratan informasi dari lapangan bakal membuat pengkajian cadangan ikan dan pembentukan regulasi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
KKP pun mendorong agar rekomendasi hasil forum tersebut tidak sekadar menjadi dokumen tertulis, melainkan dapat segera diterjemahkan menjadi rencana aksi nyata melalui kolaborasi pemerintah pusat, daerah, akademisi, mitra pembangunan, pelaku usaha, hingga nelayan. Menurut Syahril, kemajuan sektor kelautan tidak hanya diukur dari volume tangkapan saat ini, melainkan juga dari kelestarian stok ikan dan tingkat kesejahteraan nelayan di masa depan.
Sumber: Finance - Detikcom
