Seorang hakim federal Amerika Serikat pada Rabu menolak permohonan Departemen Kehakiman untuk menghentikan sementara penghitungan surat suara dari 20.000 warga di California yang dituduh bukan warga negara. Keputusan ini dikeluarkan hanya enam hari menjelang pemilihan umum paruh waktu di negara tersebut.
Pertimbangan Hukum Hakim
Hakim Distrik AS David Carter menyatakan bahwa langkah pemerintah federal merupakan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Amerika Serikat. Pemerintah dinilai berupaya memaksa pemerintah negara bagian dan lokal untuk mengabaikan prosedur konstitusional mereka sendiri menjelang hari pemungutan suara.
Carter, yang merupakan pejabat penunjukan Presiden dari Partai Demokrat Bill Clinton pada tahun 1998, menilai permintaan mendadak Departemen Kehakiman untuk mengecualikan lebih dari 20.000 surat suara melanggar prinsip-prinsip konstitusional yang menetapkan bahwa negara bagian memiliki kendali atas penyelenggaraan pemilu mereka. Atas putusan tersebut, Departemen Kehakiman langsung mengajukan banding ke Pengadilan Banding Sirkuit Kesembilan AS dan tidak memberikan tanggapan kepada kantor berita Reuters.
Departemen Kehakiman sebelumnya melayangkan gugatan pada tanggal 15 Oktober sebagai bentuk intervensi dalam proses pemungutan suara, beberapa pekan sebelum pemilu yang menentukan kendali atas Kongres serta perwakilan negara bagian dan lokal.
Perluasan Penyelidikan
Putusan ini menjadi hambatan terbaru bagi Donald Trump dalam memperluas peran pemerintah federal terhadap penyelenggaraan pemilu menjelang pemilu paruh waktu legislatif, di mana Partai Republik berjuang mempertahankan kendali atas kedua kamar Kongres.
Pemerintahan Trump mengeluarkan lebih dari 100 subpoena yang meminta catatan puluhan ribu pemilih di setidaknya 13 negara bagian, yang dikuasai oleh Partai Republik maupun Demokrat. Sebagian besar subpoena tersebut dikirimkan kepada para pejabat pemilu negara bagian dan lokal dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, sementara beberapa lainnya dikeluarkan sejak awal tahun.
Undang-undang Amerika Serikat melarang warga negara asing untuk memberikan suara dalam pemilu federal. Para pakar hukum menyampaikan bahwa catatan-catatan tersebut berpotensi digunakan untuk menggugat hasil pemilu paruh waktu yang berlangsung ketat, meski bukti terkait maraknya pemilih non-warga negara tergolong minim.
Peringatan Whistleblower
Platform media Democracy Docket yang memantau litigasi pemilu melaporkan bahwa daftar pemilih yang dituduh sebagai warga negara asing buatan Departemen Kehakiman tampaknya dihasilkan melalui prosedur yang sangat cacat dan berisiko mencabut hak pilih warga negara AS di luar California.
Berdasarkan dokumen pengadilan, seorang pelapor pelanggaran pemerintah mengungkapkan bahwa para pemilih sedang diawasi di seluruh negeri sebagai bagian dari investigasi “Inisiatif Pemilih Melanggar Hukum” oleh pemerintah federal. Pihak whistleblower memperingatkan bahwa proses yang berjalan saat ini secara sengaja menyeret warga negara AS yang sah ke dalam daftar potensi pemilih ilegal.
Pihak California menyatakan bahwa pengamanan di wilayahnya terhadap pemilih non-warga negara sudah sangat kuat, seraya menuding argumen Departemen Kehakiman didasarkan pada data yang meragukan. Democracy Docket melaporkan bahwa di Los Angeles County, satu dari setiap empat pemilih yang masuk dalam daftar non-warga negara sebenarnya lahir di Amerika Serikat.
