Aturan Pengawasan DPS Diperketat, Tanggung Gugat Disorot

Persyaratan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah makin diperketat melalui kewajiban memiliki sertifikat kualifikasi profesi yang mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Meski standar pengawasan dan pembinaan DPS terus ditingkatkan, kerangka hukum mengenai tanggung gugat keperdataan DPS atas potensi kerugian lembaga keuangan dinilai masih memerlukan kejelasan, sebagaimana diulas dalam analisis di CNBC Indonesia.

Pengetatan Standar dan Kedudukan Hukum DPS

Langkah pengetatan sertifikasi ini merupakan keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang disampaikan dalam Ijtima’ Sanawi DPS XXII pada Oktober lalu. Kebijakan tersebut melengkapi regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sejak awal 2025 menetapkan DPS pada bank umum syariah maupun unit usaha syariah sebagai pihak utama, sehingga setiap calon anggota wajib melalui dan lulus uji kemampuan dan kepatutan.

Posisi DPS dalam tata kelola perbankan syariah telah mengalami perubahan bermakna. Pada ketentuan awal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, DPS ditempatkan sebagai pihak terafiliasi yang memberikan jasa kepada bank, sejajar dengan konsultan hukum dan akuntan publik. Ketentuan ini diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang menempatkan DPS sebagai pihak yang bertugas mengawasi kesesuaian kegiatan perusahaan dengan prinsip syariah, terpisah dari penyedia jasa dan berada sekelompok dengan direksi serta komisaris.

Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024 mempertegas arah tersebut dengan menetapkan DPS sebagai pihak utama pengurus. Status ini diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 42/PUU-XXIV/2026 pada 16 Maret 2026, yang menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian dan iktikad baik berlaku bagi seluruh organ perseroan, termasuk DPS.

Kekosongan Ukuran Tanggung Gugat Perdata

Walaupun tugas pengawasan DPS telah diatur secara rinci, norma mengenai tanggung gugat perdata secara pribadi belum tersedia secara spesifik. Situasi ini relevan ketika terjadi pelanggaran prinsip syariah yang berdampak pada kerugian finansial bank. Sebagai gambaran, jika suatu produk pembiayaan mengalami perbaikan akad dan pendapatannya harus dialihkan menjadi Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) atau penerimaan non-halal sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 dan Pasal 45 ayat (1) POJK 2/2024, bank akan kehilangan pendapatan.

Dalam analisis tersebut dipaparkan perbedaan mendasar antara tanggung jawab dan tanggung gugat. Tanggung jawab melekat pada pelaksanaan tugas pengawasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) POJK 2/2024. Sementara itu, tanggung gugat merupakan kewajiban mengganti kerugian yang mensyaratkan adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Saat ini, POJK 2/2024 baru menyediakan sanksi administratif hingga larangan menjabat bagi pihak utama jika ketidakpatuhan syariah tidak ditindaklanjuti. Bagi nasabah, perlindungan telah dijamin melalui Pasal 236 ayat (3) huruf l UU P2SK dan Pasal 1367 KUHPerdata, di mana bank bertanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan pengurus atau pegawainya. Namun, mekanisme pengembalian kerugian di internal perseroan jika terjadi kelalaian dari DPS belum memiliki ukuran tertulis.

Usulan Melengkapi Aturan Tanggung Gugat DPS

Untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, analisis di CNBC Indonesia mendorong perlunya perumusan substansi hukum yang dapat dimuat dalam revisi UU Perbankan Syariah atau RUU Ekonomi Syariah dalam Prolegnas 2025–2029. Terdapat tiga poin utama yang diusulkan untuk melengkapi aturan tersebut:

• Penegasan Tanggung Gugat Perseroan: Menjelaskan bahwa kesetaraan kedudukan DPS sebagai pihak utama dalam UU P2SK berlaku pula untuk pertanggungjawaban perdata di dalam perseroan.
• Kriteria Tanggung Gugat dan Syarat Pembebasan: Mengadopsi pola Pasal 114 ayat (5) UU Perseroan Terbatas, di mana anggota DPS dapat dibebaskan dari tanggung jawab pribadi jika mampu membuktikan telah mengawasi dengan iktikad baik dan hati-hati, tidak memiliki benturan kepentingan, serta telah memberikan peringatan tertulis atau melaporkan pelanggaran signifikan kepada OJK sesuai Pasal 21 ayat (3) POJK 2/2024.
• Praduga Kehati-hatian Opini Syariah: Memberikan perlindungan berupa praduga kehati-hatian atas opini syariah yang dikeluarkan DPS. Sepanjang opini tersebut merujuk pada fatwa DSN-MUI dan dihasilkan melalui proses yang terdokumentasi, DPS dianggap telah bekerja hati-hati kecuali penggugat dapat membuktikan sebaliknya. Usulan ini mengacu pada semangat business judgment rule yang diterapkan pada direksi dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT.

Penguatan perangkat hukum ini diharapkan mampu memberikan batas yang jelas bagi pengawasan syariah, sehingga anggota DPS yang menjalankan tugas sesuai aturan mendapatkan kepastian hukum, sementara kelalaian yang terbukti tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara adil.