Daftar Isi
Pemerintah Republik Indonesia saat ini tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM). Regulasi ini dirancang untuk menggantikan Perpres Nomor 60 Tahun 2023 yang telah habis masa berlakunya, sekaligus menjadi landasan penerapan wajib uji tuntas HAM atau mandatory human rights due diligence (HRDD) secara menyeluruh pada 2028.
Kebijakan tersebut menargetkan korporasi besar dengan jumlah pekerja di atas 2.000 orang, seluruh perusahaan eksportir beserta jaringan rantai pasoknya, serta sektor industri yang tergolong berisiko tinggi. Berdasarkan tahapan yang direncanakan, aturan ini ditargetkan rampung dan diundangkan pada 2026. Tahap sosialisasi berskala besar akan berlangsung sepanjang 2027, sebelum Kementerian HAM melakukan pemantauan kepatuhan secara langsung di lapangan mulai 2028.
Dorongan Aksesi OECD dan Data Pelanggaran Domestik
Penerapan aturan uji tuntas HAM ini memiliki urgensi kuat dari sisi eksternal maupun domestik. Wakil Menteri HAM Mugiyanto menyampaikan bahwa penyusunan Perpres dilakukan agar regulasi dapat segera diimplementasikan, mengingat kebijakan ini menjadi salah satu syarat penting bagi Indonesia untuk menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Sejak peta jalan aksesi disetujui pada Februari 2024, Indonesia telah menyerahkan Initial Memorandum guna menyesuaikan aturan nasional dengan 240 instrumen hukum OECD di 26 bidang kebijakan.
Dari dalam negeri, data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat adanya 3.003 laporan dugaan pelanggaran HAM sepanjang 2025. Sektor korporasi menjadi pihak terlapor terbanyak ketiga dengan jumlah mencapai 479 aduan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa isu HAM di dunia usaha bukan sekadar wacana teoritis, melainkan masalah mendesak yang memerlukan regulasi mengikat.
Sementara itu, indeks hak-hak global dari International Trade Union Confederation (ITUC) 2025 menempatkan Indonesia pada peringkat 5, yakni kategori dengan tingkat jaminan hak pekerja paling rendah. Posisi ini sejajar dengan Filipina dan Malaysia, serta berada di bawah Singapura yang mengantongi peringkat 2 dalam indeks yang sama.
Kesiapan Daerah dan Tantangan Implementasi
Tantangan utama penerapan regulasi ini terletak pada kesiapan pemerintah daerah dan dunia usaha di tingkat lokal. Dalam laporan Ease of Doing Business (EODB), Indonesia berada di posisi ke-73, jauh di bawah Singapura (peringkat 2), Malaysia (peringkat 12), dan Thailand (peringkat 21). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola perizinan dan pengawasan investasi.
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengingatkan bahwa mandat hukum tanpa dukungan kapasitas operasional berisiko tidak berjalan efektif. Banyak pelaku usaha lokal belum memiliki mekanisme internal atau saluran dialog bipartit untuk menjalankan uji tuntas HAM secara mandiri.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya regulasi yang kuat untuk memberikan perlindungan nyata bagi pekerja sekaligus memperkuat dialog sosial di lingkungan kerja. Menurutnya, koordinasi antarlembaga, khususnya antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian HAM, menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih dengan aturan ketenagakerjaan yang sudah ada.
Rekomendasi Penataan Kebijakan dan Pengawasan Korporasi
Agar penerapan uji tuntas HAM tidak hanya berhenti sebagai kewajiban administratif, pemerintah dinilai perlu segera menyiapkan aturan turunan serta menyelaraskannya dengan peraturan daerah setelah Perpres diundangkan pada 2026. Pembentukan satuan tugas khusus berpendekatan Hexahelix—yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan media—direkomendasikan untuk mengawal penyusunan peta jalan harmonisasi regulasi.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelola Danantara juga diharapkan menjadi percontohan dalam penerapan standar kepatuhan ini. Selain itu, jajaran Dewan Komisaris korporasi diimbau untuk meningkatkan pemahaman terkait standar Environmental, Social, and Governance (ESG), HRDD, serta pelaporan keberlanjutan IFRS S1 dan S2 agar dapat mengarahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) secara optimal menuju penataan penuh pada 2028.
