Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti kesenjangan kapasitas fiskal antara DKI Jakarta dan daerah penyangga di sekitarnya. Menurutnya, kebijakan bersama serta skema subsidi silang diperlukan supaya Jakarta bisa naik kelas menjadi kota global.
Kesenjangan Fiskal Jabodetabek
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Airlangga dalam acara Kearney 100 Years of Impact yang mengusung tema Jakarta Towards 500: Shaping the Next Global City Together di Jakarta pada Rabu (28/10/2026), seperti dilaporkan CNBC Indonesia. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan Jakarta tidak bisa dilepaskan dari kawasan Jabodetabek.
“Yang paling penting itu Jabodetabek,” ujar Airlangga.
Ia mengungkapkan bahwa total penduduk Jabodetabek mencapai sekitar 42 juta jiwa, sedangkan populasi DKI Jakarta sendiri berada di kisaran 11 juta jiwa. Kapasitas fiskal antara DKI Jakarta dan wilayah penyangga juga dinilai masih terpaut jauh.
Di antara daerah-daerah penyangga tersebut, kondisi wilayah Tangerang dan Bekasi disebutnya relatif lebih baik. Sementara itu, kapasitas fiskal wilayah Bogor dinilai paling lemah.
“Tangerang, Bekasi lumayan, Bogor parah,” katanya.
Guna menjembatani jurang fiskal tersebut, Airlangga mengusulkan pembuatan kebijakan bersama yang solid di antara daerah-daerah terkait, yang mencakup penerapan skema subsidi silang. Ia menilai mekanisme tersebut tidak sekadar memberikan keuntungan bagi wilayah penyangga, melainkan turut menguntungkan Jakarta.
“Kalau ada subsidi silang (cross subsidy) jalan, yang mendapat manfaat juga DKI,” ujarnya.
Transportasi dan Hunian Vertikal
Selain persoalan fiskal, Airlangga memberikan perhatian khusus pada sektor transportasi dengan mendorong pembangunan sistem hub and spoke yang menghubungkan Jakarta dengan kawasan sekitarnya. Ia memberikan contoh kondisi keseharian aparatur sipil negara yang berdomisili di Bekasi dan Bogor.
Mereka harus berangkat dari rumah sekitar pukul 05.00 dan baru bisa tiba kembali di kediaman mereka sekitar pukul 21.00. Akibat durasi perjalanan yang sangat panjang tersebut, waktu yang dihabiskan bersama keluarga menjadi sangat terbatas.
Atas dasar itu, Airlangga memandang bahwa wilayah Jakarta perlu berkembang ke arah atas. Pembangunan berbagai hunian vertikal, termasuk penyediaan tower khusus bagi ASN, dinilai jauh lebih efektif di dalam kota Jakarta agar masyarakat bisa bermukim lebih dekat dengan pusat kegiatan.
“Jakarta itu sebetulnya tidak bisa lagi menjadi flat city, harus naik ke atas,” katanya.
Lebih lanjut, Airlangga menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah memberikan dukungan nyata terhadap pembangunan sarana transportasi massal di Jakarta yang seluruhnya berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional. Dukungan tersebut mencakup rencana pembangunan MRT koridor timur-barat yang menghubungkan Bekasi hingga BSD, serta pengembangan jalur LRT dari Kelapa Gading yang tidak berhenti di Rawamangun melainkan diteruskan hingga Stasiun Manggarai.
