Daftar Isi
Hasil pemilu Israel dijadwalkan akan disahkan pada Rabu, namun negosiasi pembentukan pemerintahan masih menemui jalan buntu karena kedua blok utama gagal mengamankan mayoritas kursi parlemen. Koalisi sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu hanya mengantongi 53 kursi dari total 120 kursi di Knesset, sementara aliansi oposisi pimpinan Gadi Eisenkot meraih 48 kursi, jauh dari batas minimal 61 kursi.
Kebuntuan Koalisi dan Posisi Partai Arab
Sebanyak 19 kursi tersisa dalam pemilu 27 Oktober tersebut diraih oleh dua daftar partai pimpinan Arab, yaitu Daftar Gabungan (Joint List) dan Ra’am atau Daftar Arab Bersatu. Meskipun mencatatkan perolehan terbaik sepanjang sejarah berkat lonjakan partisipasi pemilih, kedua daftar partai Arab tersebut tetap terisolasi secara politik di tengah aliansi oposisi yang semakin terpecah.
Di sisi lain, kubu Netanyahu dituduh berupaya mendeligitimasi hasil pemilu setelah melontarkan klaim bahwa perolehan suara partai-partai Arab telah dimanipulasi oleh campur tangan asing. Tuduhan tersebut telah diselidiki dan dikesampingkan oleh kepolisian, sementara penyelidikan terpisah oleh dinas keamanan internal, Shin Bet, masih terus berjalan.
Setelah menggelar pertemuan pada Selasa, para pemimpin oposisi utama menyatakan kesiapan mereka untuk segera bertindak menggantikan pemerintahan Netanyahu dengan membentuk pemerintahan darurat nasional. Namun, pernyataan tersebut tidak merinci cara mereka mencapai mayoritas kursi yang bergantung pada koalisi dengan partai-partai Arab atau dua partai ultra-Ortodoks.
Pengamat jajak pendapat asal Israel, Mitchell Barak, kepada Al Jazeera menuturkan bahwa koordinasi di dalam kubu oposisi tampak minimal, sementara permusuhan pribadi antara Netanyahu dan Presiden Isaac Herzog semakin memperrumit negosiasi. Menurut Barak, situasi saat ini memperlihatkan bahwa kedua pihak berada di jalur menuju pembentukan pemerintahan, tetapi sama sekali belum mampu mewujudkannya.
Peran Presiden Herzog dan Opsi Politik
Setelah hasil pemilu disahkan, Presiden Isaac Herzog akan memulai konsultasi dengan seluruh partai politik untuk menentukan anggota Knesset yang paling tepat diberi kesempatan pertama membentuk pemerintahan. Herzog kini berada di posisi tidak biasa karena harus memutuskan kandidat pembentuk pemerintahan sekaligus mempertimbangkan permintaan pengampunan jangka panjang dari Netanyahu terkait persidangan korupsi yang dihadapinya.
Salah satu opsi Herzog adalah meminta partai-partai Arab merekomendasikan Eisenkot. Jika terpilih, pemimpin partai centrist Yashar itu akan memiliki waktu 28 hari untuk merakit koalisi, yang dapat diperpanjang selama 14 hari, sebelum Herzog mengundang kandidat lain jika gagal.
Sementara itu, Netanyahu menegaskan bahwa posisi partainya, Likud, di tempat pertama dengan 27 kursi memberikan mandat untuk memimpin pemerintahan berikutnya. Meski demikian, ia dinilai tidak akan mampu menguasai mayoritas tanpa bersekutu dengan partai-partai Arab yang kerap ia serang atau mengharapkan gelombang pembelotan besar-besaran dari kubu oposisi.
Spekulasi lain juga mengarah pada kemungkinan salah satu dari dua partai ultra-Ortodoks, Shas dan United Torah Judaism (UTJ), membelot ke kubu oposisi untuk mendukung Eisenkot. Kendati demikian, analis politik Nimrod Flaschenberg kepada Al Jazeera menilai langkah tersebut masih menyisakan kekurangan suara mayoritas mutlak, sehingga dukungan dari partai Arab tetap diperlukan meski hanya dari luar koalisi formal.
Bayang-bayang Faktor Eksternal dan Konflik
Seluruh proses pembentukan pemerintahan ini dibayangi oleh hubungan erat Israel dengan Amerika Serikat serta potensi konflik lanjutan dengan Iran. Mitchell Barak menyebutkan bahwa proses tersebut berisiko terganggu oleh hasil pemilu sela di Amerika Serikat atau oleh pecahnya perang baru dengan Iran.
Yossi Mekelberg, seorang peneliti senior di Chatham House, kepada Al Jazeera mengungkapkan bahwa Netanyahu tidak memiliki cukup angka untuk membentuk koalisi, namun situasi darurat dapat mengubah peta politik tersebut. Menurut Mekelberg, tidak ada situasi darurat yang lebih populer di Israel selain konflik yang melibatkan Iran, yang berpotensi mendorong oposisi bergabung atau mendongkrak kembali popularitas sang perdana menteri.
Terlepas dari berbagai dinamika negosiasi yang masih berlangsung alot, Knesset yang baru dijadwalkan akan resmi dilantik pada 10 November mendatang.
