Para menteri dan pejabat tinggi keamanan dari Pakistan, Arab Saudi, dan Turkiye yang menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah tiba di Tehran untuk membahas isu keamanan regional di tengah ancaman serangan baru Amerika Serikat terhadap Iran. Delegasi tersebut meliputi Menteri Pertahanan Saudi Pangeran Khalid bin Salman Al Saud, Kepala Militer Pakistan Jenderal Asim Munir, dan Kepala Intelijen Turkiye Ibrahim Kalin yang menemui Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta kepala keamanan Mohsen Rezaei.
Upaya Diplomasi dan Kendala
Pertemuan tingkat tinggi ini merupakan salah satu dialog penting di Tehran dalam beberapa bulan terakhir guna mengatasi eskalasi baru antara Amerika Serikat dan Iran. Menurut Wakil Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di International Crisis Group, Ali Vaez, kunjungan mendadak aliansi Makkah ini merupakan usaha untuk mengubah arah bagi pihak-pihak yang ingin berkompromi sebelum konflik bersenjata kembali meletus. Namun, ia menilai bahwa tanpa formula yang kredibel untuk menjembatani jurang pemisah antara Amerika Serikat dan Iran, para delegasi hanya akan membawa niat baik dalam perlombaan melawan waktu.
Pembicaraan tersebut juga diperkirakan akan membahas gelombang serangan rudal dan drone yang diluncurkan oleh kelompok pemberontak Houthi di Yaman yang bersekutu dengan Tehran terhadap Arab Saudi, yang mendukung pemerintahan sah Yaman. Peneliti senior di Departemen Studi Perang King’s College London, Ayesha Siddiqa, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pihak-pihak dalam perjanjian Makkah tidak memiliki banyak pilihan keterlibatan militer terhadap Houthi, meskipun Riyadh mendesak adanya tekanan lebih besar. Siddiqa menambahkan bahwa sekutu Arab Saudi, yaitu Turkiye dan Pakistan, tidak sanggup mengerahkan pasukan darat ke Yaman, serta menyebutkan bahwa dorongan diplomatik terbaru ini kemungkinan besar berkaitan dengan kunjungan Kepala Angkatan Darat Pakistan Asim Munir ke Arab Saudi dan Iran pada pekan lalu.
Tuntutan Amerika Serikat dan Iran
Sementara itu, peneliti kebijakan luar negeri Saudi, Umer Karim, berpendapat kepada Al Jazeera bahwa pertemuan di Tehran kecil kemungkinannya dapat meredakan risiko perang baru antara Iran dan Amerika Serikat yang dapat memicu gejolak regional lanjutan. Menurutnya, pembicaraan tersebut lebih berfokus pada keamanan Arab Saudi serta upaya Turkiye dan Pakistan untuk mendesak Iran agar bersedia mencapai kompromi. Direktur program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, Sanam Vakil, menyatakan rasa optimis yang berhati-hati mengenai dampak pertemuan langsung tersebut, tetapi kurang meyakini akan adanya terobosan jangka panjang mengingat Iran memiliki insentif kuat untuk menghindari konfrontasi besar namun pengaruh mereka terhadap Houthi tidak mutlak.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut sedang mempertimbangkan serangan baru untuk memecahkan kebuntuan diplomatik dengan Iran yang menolak menyetujui perjanjian damai dengan Washington kecuali sejumlah tuntutannya dipenuhi. Amerika Serikat bersama kekuatan regional menuntut agar pelayaran internasional dan transit melalui Selat Hormuz dapat kembali berjalan tanpa hambatan atau serangan, serta mendesak pengekangan program nuklir Tehran dan kehadiran inspektur internasional. Di sisi lain, Tehran menuntut pencabutan blokade angkatan laut Amerika Serikat di pelabuhan selatan yang telah menghentikan ekspor minyak mentah serta kembali kepada nota kesepahaman yang disepakati kedua negara pada bulan Juni lalu.
Pemerintah Amerika Serikat menolak tuntutan tersebut, di mana Presiden Trump menyatakan dirinya memiliki pilihan untuk menyelesaikan masalah melalui serangan besar terhadap infrastruktur sipil Iran yang berisiko memicu pembalasan terhadap negara-negara tetangga. Di tengah berlangsungnya perundingan di Iran, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah mengeluarkan perintah pada 21 Oktober bagi pegawai pemerintah non-darurat dan anggota keluarga mereka untuk meninggalkan Arab Saudi demi keselamatan menyusul ancaman dari Houthi.
Saat perundingan antara Arab Saudi, Pakistan, dan Turkiye di Iran masih berlangsung, para analis memperkirakan negara-negara penandatangan Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah tersebut berupaya meminimalkan dampak buruk apabila perang benar-benar pecah kembali.
