Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama melancarkan kritik tajam terhadap Donald Trump dalam kampanye Partai Demokrat di Morrow, Georgia, Rabu, menjelang pemilu paruh waktu pada 3 November 2026. Obama menuding konflik militer melawan Iran serta kebijakan ekonomi pemerintah sebagai keputusan fatal yang memicu lonjakan biaya hidup dan memperburuk keamanan negara.
Kritik Keras Kebijakan Perang dan Dampak Ekonomi
Dalam pidatonya untuk mendukung kandidat Demokrat, seperti Senator Jon Ossoff dan Keisha Lance Bottoms, Obama menyebut konflik dengan Iran sebagai tindakan yang tidak perlu. Menurut laporan Al Jazeera yang dikutip CNBC Indonesia, Kamis (29/10/2026), ia menyatakan bahwa pemerintahan saat ini telah mengambil serangkaian keputusan buruk yang merugikan rakyat.
Obama menjelaskan bahwa konflik tersebut berdampak langsung pada menipisnya persediaan senjata Amerika, khususnya rudal pencegat Patriot. Selain itu, penutupan Selat Hormuz oleh Iran mengganggu jalur pasokan minyak dan gas alam cair dunia, yang kemudian memicu kenaikan harga bahan bakar dan membebani masyarakat.
“Stok rudal kita telah berkurang, yang membuat kita semakin rentan. Kini, Iran memegang kendali atas Selat Hormuz,” ujar Obama kepada para pendukungnya, seraya menambahkan bahwa lonjakan harga energi turut mendongkrak harga berbagai barang kebutuhan.
Soroti Kebijakan Tarif dan Sindiran Renovasi Gedung Putih
Selain masalah peperangan, Obama menyoroti kebijakan tarif perdagangan Trump yang dinilai keliru. Ia menegaskan bahwa para ekonom telah memperingatkan dampak pungutan tersebut, di mana pada akhirnya para konsumenlah yang harus menanggung beban biayanya.
Obama turut menyindir kebijakan luar negeri Trump terhadap Kanada serta pendekatan pemerintahannya kepada para sekutu tradisional Amerika Serikat. Dalam kesempatan yang sama, ia mengejek prioritas Trump yang dinilai lebih sibuk merenovasi Gedung Putih dengan dekorasi emas di Ruang Oval ketimbang mengurus persoalan riil negara.
Pada bagian akhir pidatonya, Obama memperingatkan bahwa praktik kebohongan dan intimidasi dari pejabat tinggi dapat merusak tatanan kehidupan publik di Amerika Serikat.
