Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan sebanyak 60 juta orang sudah masuk ke dalam sistem bantuan sosial digital yang menggunakan Government Technology (GovTech). Angka tersebut ditargetkan melonjak hingga melampaui 100 juta jiwa bertepatan dengan peluncuran nasional pada 10 November 2026 mendatang.
Penyaluran Bansos Berbasis Teknologi
Pemerintah berupaya menjamin agar distribusi bantuan sosial tepat sasaran dengan mengandalkan teknologi digital serta kecerdasan buatan. Hal tersebut disampaikan Luhut di kantor DEN, Jakarta Pusat, pada Selasa (27/10/2026).
Menurut Luhut, pihaknya mengusulkan kepada presiden agar peluncuran nasional dilakukan pada tanggal 10. Ia menyampaikan bahwa per hari ini sudah ada 60 juta orang terdaftar di dalam sistem GovTech yang memenuhi kualifikasi sebagai penerima bansos, dan jumlah itu diharapkan bertambah menjadi lebih dari 100 juta orang saat peluncuran oleh presiden pada 10 November nanti.
Target keseluruhan warga yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial sudah masuk ke dalam sistem ditetapkan rampung pada akhir tahun ini. Integrasi data ini sekaligus diharapkan mampu mendongkrak tingkat transparansi dan meminimalisasi celah korupsi.
Luhut menilai pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan sangat menarik untuk mengawasi seluruh proses penyaluran tersebut. Ia menyebut presiden sudah melakukan langkah lompatan besar demi menghadirkan keadilan.
Pencegahan Salah Sasaran dan Subsidi Langsung
Penerapan teknologi digital ini diyakini mampu menekan risiko kesalahan distribusi bantuan, baik kepada pihak yang tidak berhak maupun warga yang seharusnya menerima tetapi tidak kebagian. Jaminan keadilan tersebut menjadi fokus utama dalam pemutakhiran sistem.
Pemerintah juga merancang arah kebijakan jangka panjang dengan mengubah pola subsidi yang selama ini berbasis produk menjadi subsidi langsung kepada masyarakat. Bentuk bantuan di masa mendatang rencananya berupa transfer uang tunai secara langsung kepada tiap individu.
Luhut menambahkan bahwa pada akhirnya pemerintah ingin menghentikan subsidi berbasis produk dan menggantinya dengan subsidi langsung kepada manusia melalui transfer tunai kepada individu.
Sumber: Finance - Detikcom
