Daftar Isi
Pemerintah Prancis mengecam komentar Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut kerusuhan dan aksi penjarahan di Prancis disebabkan oleh migran dan kebijakan perbatasan terbuka. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut pernyataan tersebut sebagai komentar bodoh dari pemimpin asing.
Kecaman dan Respons Prancis
Pemerintah Prancis menegaskan bahwa tidak ada bukti keterlibatan asing di balik gelombang protes yang berujung kerusuhan tersebut. Menurut laporan Al Jazeera, Emmanuel Macron menyampaikan bantahan itu dalam kunjungan ke Qatar, menegaskan bahwa kerusuhan tidak berkaitan dengan campur tangan pihak luar.
Kritik serupa datang dari para pelajar Prancis. Bilal Narjissi, seorang pelajar berusia 17 tahun di sekolah menengah Paul Eluard dekat Paris, menilai argumen tersebut sebagai pembicaraan bodoh. Menurutnya, kelompok sayap kanan menggunakan isu tersebut untuk menanamkan rasa takut demi kepentingan politik mereka.
Emmanuel Dupuy, presiden lembaga think tank Institute for European Perspective and Security Studies, menjelaskan bahwa narasi yang disampaikan Donald Trump ditujukan untuk pemilih di Amerika Serikat. Ia menilai argumen tersebut merupakan alat politik buatan dalam konteks pemilihan paruh waktu untuk menggambarkan bahwa situasi serupa bisa terjadi di Amerika Serikat jika Partai Demokrat terpilih.
Konteks Kerusuhan dan Kebijakan Migrasi Prancis
Unjuk rasa damai para pelajar sekolah menengah di Prancis sebelumnya berubah menjadi kekacauan ketika para perusuh menyerang balai kota dan menjarah toko-toko dalam aksi kekerasan terburuk di negara itu dalam beberapa tahun terakhir. Pihak berwenang mengamankan lebih dari 2.000 orang yang sebagian besar merupakan anak di bawah umur serta memberlakukan jam malam parsial.
Protes tersebut awalnya berfokus pada persoalan fasilitas sekolah yang rusak, kelas yang terlalu padat, dan kekurangan guru, sebelum akhirnya meluas menjadi ketidakpuasan terhadap biaya hidup dan keresahan sosial. Unjuk rasa serupa juga terjadi di Spanyol, Albania, dan Italia.
Otoritas Prancis menyatakan bahwa kejahatan yang terjadi tidak dikaitkan dengan migrasi. Berdasarkan undang-undang konstitusional yang mengutamakan kesetaraan, pengumpulan data mengenai ras dan etnis adalah tindakan ilegal di negara tersebut. Tokoh sayap kanan Marine Le Pen serta para politisi dari blok centris, termasuk Macron dan Perdana Menteri Sebastien Lecornu, justru menuding kelompok sayap kiri radikal sebagai dalang di balik kekacauan.
Respons Tokoh Politik Eropa
Gelombang protes di Prancis turut memicu reaksi dari para pemimpin negara Eropa lainnya. Perdana Menteri Hungaria Peter Magyar menilai peristiwa tersebut memperjelas alasan negaranya mengambil sikap paling tegas terhadap imigrasi melalui unggahan video bangunan yang terbakar di Prancis.
Perdana Menteri Polandia Donald Tusk juga menyatakan melalui media sosial bahwa negaranya tidak akan mengulangi kesalahan negara-negara Eropa lain dan akan bersikap tanpa kompromi dalam urusan keamanan. Menanggapi berbagai klaim tersebut, Dupuy menilai latar belakang para perusuh tidak relevan karena permasalahan utamanya menyangkut integrasi, bukan imigrasi.
Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance turut melontarkan kritik melalui media sosial dengan menuding kaum liberal barat mengimpor dunia ketiga ke Prancis dan negara lain atas nama keragaman serta kasih sayang tanpa memperhatikan masalah asimilasi. Sejumlah pihak menilai Trump berupaya mengalihkan perhatian dari krisis biaya hidup di Amerika Serikat akibat kenaikan harga energi menyusul konflik dengan Iran.
