Pemerintah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp1,28 triliun untuk menjalankan program Satu Orang Satu Rekening. Melalui program ini, masyarakat kategori kelas menengah ke bawah akan menerima fasilitas pembukaan rekening bank secara gratis yang dibekali saldo awal sebesar Rp50 ribu.
Peningkatan Inklusi Keuangan Nasional
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa dana triliunan rupiah tersebut dialokasikan guna membiayai setoran awal puluhan juta warga. Langkah ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden untuk memperluas jangkauan layanan keuangan masyarakat.
“Menindaklanjuti Bapak Presiden, kami siapkan program Satu Orang Satu Rekening, dan dengan program Satu Orang Satu Rekening ini, inklusivitas keuangan kita mendekati 99 persen, Pak. Jadi naik dari 93 persen menjadi 99 persen,” ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).
Target penerima manfaat dari kebijakan ini mencakup sekitar 25 juta penduduk yang berusia di atas 17 tahun dan tergolong dalam kategori desil 1 hingga desil 4.
Skema Pendataan dan Efektivitas Bansos
Dalam pelaksanaannya, pendataan masyarakat penerima fasilitas disiapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI bersama perbankan syariah melalui integrasi data kependudukan dan kesejahteraan sosial.
“Ini untuk sekitar 25 juta warga desil 1 hingga 4 di usia di atas 17 tahun, dan ini disiapkan datanya oleh BRI dan Bank Syariah berdasarkan data Kemenkes daripada BPS dan juga LPS. Setoran awal disiapkan Rp50.000 dan anggarannya Rp1,28 triliun,” kata Airlangga.
Masyarakat yang terdaftar nantinya langsung mendapatkan fasilitas akun keuangan tanpa dikenakan biaya penyusunan. Airlangga menegaskan bahwa pembuatannya bukan semata demi mengejar target formalitas kepemilikan rekening perbankan.
Pembentukan rekening massal ini difungsikan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial maupun insentif ekonomi pemerintah dapat langsung diterima masyarakat secara efisien, tepat sasaran, dan tanpa potongan.
“Nah, ini kami akan dorong untuk efektivitas penyaluran bantuan dan kegiatan produktif, jadi bukan soal hanya pembukaan rekening,” tutur Airlangga.
