Daftar Isi
Pada tahun 2015, parlemen Pakistan dengan tegas menolak untuk melibatkan negara dalam perang di Yaman yang dipimpin oleh Arab Saudi. Namun sebelas tahun berselang, Islamabad justru sepakat mempercepat pengerahan militer ke Arab Saudi di bawah Pakta Pertahanan Makkah tanpa melalui pemungutan suara di parlemen.
Pengesampingan Institusi Sipil
Perbedaan sikap ini jauh lebih bermakna daripada sekadar pernyataan resmi tentang solidaritas kenegaraan. Kapasitas Pakistan untuk mengambil keputusan mandiri tidak meningkat seiring naiknya pengaruh kepemimpinan militer; institusi yang dulunya pernah menetapkan batas konstitusional kini disingkirkan dari meja perundingan.
“Pengerahan pasukan ke Arab Saudi tanpa persetujuan parlemen menunjukkan bagaimana kepemimpinan militer sengaja meminggirkan institusi sipil demi memperkuat otonomi domestik dan posisi tawar eksternal mereka sendiri,” ujar Pakar Hubungan Sipil-Militer Pakistan, Dr. Ayesha Siddiqa, seperti dilaporkan CNN Indonesia.
Meski Kementerian Informasi Pakistan telah membantah laporan The New York Times terkait dugaan keterlibatan pesawat tempur Pakistan dalam menyerang target-target Houthi, perdebatan seputar pesawat tersebut justru mengaburkan keputusan substansial yang sudah terjadi. Pakistan kini memperluas komitmen militer tanpa batasan operasional yang transparan, di bawah perjanjian yang teks lengkapnya tidak pernah dipublikasikan, sementara publik hanya diminta menerima jaminan lisan dari para pengambil keputusan militer.
Ambiguitas Operasional dan Beban Finansial
Kehadiran personel Pakistan di Saudi bukanlah hal baru, namun persoalan utamanya terletak pada tuntutan aktivasi pertahanan kolektif tersebut. Melindungi wilayah Saudi dari rudal dan drone tentu berbeda secara fundamental dengan mendukung kampanye militer ofensif. Transisi dari tugas defensif ke operasi aktif dapat berjalan secara bertahap melalui permintaan beruntun untuk misi pengintaian dan dukungan operasional, yang dibingkis sebagai penyesuaian praktis atas kewajiban yang ada.
Parlemen Pakistan dinilai harus menjalankan fungsi pengawasan untuk mempertanyakan siapa komandan yang memegang kendali pasukan, misi apa saja yang telah diotorisasi, faktor pemicu eskalasi yang lebih luas, serta siapa yang menanggung seluruh biaya finansialnya. Prosedur internal pemerintah yang menutup ruang pengawasan mungkin terasa nyaman secara administratif, namun itu bukanlah esensi dari konsensus nasional.
Dilema Ketergantungan dan Risiko Geopolitik
Bagi Jenderal Asim Munir, pengaturan ini menawarkan keuntungan politis yang justru dipersulit jika harus melewati proses pengawasan parlemen. Kepemimpinan militer yang mampu menjanjikan kapabilitas tempur secara langsung kepada mitra yang kaya raya memperoleh standing diplomasi yang kuat melalui lembaganya sendiri. Ketergantungan luar negeri dan sentralisasi kekuasaan domestik saling memperkuat satu sama lain, di mana Saudi Arabia memberikan dukungan finansial kepada Pakistan di tengah krisis ekonomi, sementara Pakistan menyediakan bantuan militer.
“Ketergantungan ekonomi Pakistan yang mendalam pada Riyadh menciptakan ketimpangan struktural yang membuat Islamabad hampir mustahil menolak permintaan strategis Saudi, terlepas dari risiko geopolitik regional yang menyertainya,” tutur Direktur South Asia Institute Wilson Center, Michael Kugelman.
Kalkulasi strategis ini membawa konsekuensi serius terhadap hubungan dengan Iran. Peran Pakistan dalam membela infrastruktur Saudi tidak otomatis memutus hubungan dengan Teheran, namun keterlibatan langsung dalam serangan terhadap kelompok Houthi yang didukung Iran akan memicu persoalan pelik. Risiko domestik pun mengikuti logika yang sama, di mana pengerahan pasukan yang dibingkai sebagai pembelaan solidaritas Sunni dapat menjadi bahan bakar mobilisasi sektarian di dalam negeri dan mengekspos warga minoritas Syiah.
Pada akhirnya, kalkulasi ini bersifat institusional karena kegunaan di mata internasional memperkuat posisi panglima militer Pakistan tanpa memberikan manfaat strategis jangka panjang bagi negara. Di tahun 2015, parlemen pernah memberikan jawaban yang tegas, sementara hari ini ketika pakta pertahanan diaktifkan kembali, institusi yang dulunya mampu berkata tidak justru tidak pernah diajak bicara.
