Daftar Isi
Laila Atamneh, warga Palestina berusia 19 tahun asal Beit Hanina, Yerusalem Timur, bersiap memberikan suara pertamanya dalam pemilihan umum Israel. Menjelang pemungutan suara pada 27 Oktober, sekitar seperlima populasi Israel yang merupakan warga keturunan Palestina dihadapkan pada kebimbangan antara rasa putus asa terhadap sistem politik dan kekhawatiran atas berlanjutnya kepemimpinan sayap kanan ekstrem Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Antara Boikot dan Suara untuk Perubahan
Atamneh menceritakan perbedaan pandangan kedua orang tuanya kepada Al Jazeera, di mana sang ayah rutin mencoblos daftar calon pimpinan Arab, sementara ibunya memilih golput karena menilai pemilu hanya memperkuat ilusi demokrasi Israel. Kendati demikian, Atamneh merasa bertanggung jawab untuk bersuara demi warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang menanggung dampak pendudukan tanpa memiliki hak pilih dalam pemilu Israel.
Kekhawatiran serupa dirasakan Hanan, seorang warga Palestina beragama Kristen berusia 36 tahun di kawasan Galilea. Kepada Al Jazeera, ia mengungkapkan ketakutannya yang kian besar setelah pemukim ilegal Yahudi berupaya mendirikan pos permukiman liar di dekat Majd al-Krum, serta munculnya video kampanye berbasis kecerdasan buatan milik Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang bermuatan intimidasi terhadap warga Arab.
Ilmuwan politik dari Universitas Haifa, As’ad Ghanem, menilai bahwa pelaksanaan pemilu kali ini berlangsung di tengah ancaman genosida dan penggusuran etnis. Kondisi tersebut dinilai telah mempersempit dorongan boikot massal, mengingat ancaman nyata dari kebijakan pemerintah saat ini dirasakan langsung oleh masyarakat maupun kepemimpinan warga Palestina di Israel.
Perebutan Suara dan Ambang Batas Parlemen
Tingkat partisipasi pemilih Palestina tercatat berkisar antara 45 hingga 65 persen dalam lima pemilu terakhir, dengan capaian sekitar 53 persen pada pemilu 2022. Penggerak kampanye menargetkan tingkat kehadiran melonjak hingga kisaran 70 sampai 75 persen guna mengadang partai-partai kecil sayap kanan ekstrem melampaui ambang batas perolehan suara 3,25 persen untuk masuk ke Knesset yang memiliki 120 kursi.
Proses pemilu sempat diwarnai ketegangan ketika Komite Pemilihan Umum Pusat membatalkan pencalonan Ra’am dan koalisi Joint List yang terdiri atas Hadash, Balad, dan Ta’al. Meski Mahkamah Agung kemudian membatalkan diskualifikasi tersebut, politisi partai Balad, Sami Abu Shehadeh, tetap memutuskan menarik pencalonannya usai melihat kecenderungan mayoritas hakim yang mendukung penolakan terhadap dirinya.
Sejumlah jajak pendapat menunjukkan kubu sayap kanan pimpinan Netanyahu maupun koalisi oposisi Zionis berpotensi tidak mampu meraih 61 kursi mayoritas tanpa dukungan partai-partai pimpinan warga Arab. Meski demikian, sejumlah figur penantang seperti Naftali Bennett dan mantan panglima militer Gadi Eisenkot secara terbuka menolak bermitra dengan faksi-faksi politik Arab tersebut.
Sikap Politik Faksi Arab Menghadapi Koalisi
Pilihan masyarakat Palestina di Israel terbagi antara mendukung partai konservatif Ra’am yang fokus pada perbaikan anggaran dan pengakuan desa-desa suku Bedouin di Naqab, atau aliansi Joint List. Ra’am sempat menorehkan sejarah pada 2021 dengan menjadi partai Arab pertama yang masuk dalam koalisi pemerintahan Israel demi memperoleh alokasi dana dan perbaikan layanan sipil.
Di pihak lain, pemimpin Joint List Yousef Jabareen menyatakan kesiapan partainya memberikan dukungan bagi koalisi pemerintahan dari luar kabinet sebagaimana pernah terjadi pada masa Perdana Menteri Yitzhak Rabin pada 1993. Dukungan tersebut diajukan dengan syarat adanya komitmen menuju pembentukan negara Palestina serta penanganan masalah kriminalitas bersenjata di lingkungan masyarakat Arab.
Pakar hubungan Arab-Yahudi Thabet Abu Rass, yang kehilangan puluhan kerabat akibat serangan militer di Gaza, menilai oposisi pada akhirnya akan tetap membutuhkan kekuatan kursi partai Arab setelah penghitungan suara selesai. Upaya merombak susunan kekuasaan dinilai penting demi menghentikan eskalasi kebijakan represif yang membahayakan warga Palestina.
