Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa kebijakan anti-deforestasi Uni Eropa, atau European Union Deforestation Regulation (EUDR), akan mulai diterapkan pada 30 Desember 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, para eksportir komoditas diminta untuk segera mempersiapkan data geolokasi sebagai syarat utama pemenuhan aturan.
Kesiapan Data Geolokasi
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menjelaskan bahwa sejumlah komoditas ekspor wajib masuk dalam kategori bebas deforestasi dengan melampirkan data geolokasi. Produk-produk yang terdampak mencakup minyak kelapa sawit (CPO), kopi, cokelat, kayu beserta turunannya, karet, daging, hingga kedelai.
Dradjad mengimbau para pelaku usaha di sektor terkait untuk segera memproses data geolokasi agar kelancaran ekspor tetap terjaga. “Jadi saya mengimbau kepada para eksportir di produk-produk tersebut untuk segera menyiapkan betul geolokasinya supaya ekspor mereka tidak terganggu,” ujar Dradjad dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Pemerintah menaksir nilai ekspor Indonesia untuk komoditas yang berpotensi terdampak aturan EUDR mencapai sekitar US$ 7 miliar. Dradjad menyebutkan bahwa angka tersebut merupakan estimasi yang tercatat sebelumnya dan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi ini agar akses pasar tetap terbuka.
Dukungan Sistem Pemerintah
Untuk memfasilitasi kebutuhan data tersebut, pemerintah melalui Badan Informasi Geospasial (BIG) telah merampungkan sistem pendukung yang diperlukan. Dradjad menegaskan bahwa pihak swasta kini diharapkan untuk segera menindaklanjuti kesiapan sistem yang telah disediakan oleh pemerintah.
“BIG itu sebenarnya sudah siap untuk geolokasi. Jadi tinggal teman-teman swasta untuk menindaklanjuti. Sistemnya sudah siap,” tambahnya.
Sebagai informasi, EUDR merupakan regulasi Uni Eropa yang mewajibkan komoditas tertentu yang dipasarkan di kawasan tersebut terbukti bebas deforestasi, diproduksi sesuai hukum negara asal, serta dilengkapi dengan pernyataan uji tuntas atau due diligence. Aturan yang tertuang dalam Peraturan Uni Eropa (UE) 2023/1115 ini telah mengalami dua kali penundaan dari jadwal semula pada 30 Desember 2024.
Setelah penundaan pertama ke Desember 2025, Uni Eropa kembali menggeser waktu pemberlakuan hingga 30 Desember 2026 melalui Peraturan (UE) 2025/2650. Langkah ini diambil untuk memberikan waktu persiapan yang lebih panjang bagi pelaku usaha serta penyempurnaan sistem administrasi terkait.
Sumber: Finance - Detikcom







