Keuangan

Bank Jakarta Dorong Obligasi Daerah dan Sindikasi BPD

Bank Jakarta Dorong Obligasi Daerah dan Sindikasi BPD

Obligasi daerah dinilai sebagai instrumen strategis untuk memperluas kapasitas investasi pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik. Namun, pemanfaatannya harus difokuskan pada penciptaan investasi produktif, bukan sekadar menutupi kekurangan anggaran pembangunan.

Pentingnya Investasi Produktif

Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Agus H. Widodo, menyatakan bahwa tantangan pembangunan daerah tidak hanya bersumber dari tekanan fiskal akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD). Kebutuhan investasi yang terus meningkat seiring tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik juga menjadi faktor utama.

“Persoalan utama pembangunan daerah bukan hanya bagaimana mencari sumber pembiayaan baru, tetapi bagaimana memastikan setiap pembiayaan mampu menciptakan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Agus dalam diskusi panel di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Agus menekankan bahwa obligasi daerah harus diposisikan sebagai alat untuk memperbesar kapasitas investasi, bukan sebagai pengganti anggaran yang berkurang. Ia mengilustrasikan bahwa jika kapasitas investasi daerah berada di level 100, penerbitan obligasi idealnya mampu meningkatkan kapasitas tersebut menjadi 120 atau 130. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memprioritaskan proyek yang memiliki kelayakan ekonomi dan potensi pendapatan sendiri, seperti sistem penyediaan air minum, transportasi publik, atau fasilitas kesehatan.

Terkait landasan hukum, Agus menyebutkan bahwa instrumen ini sudah didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2024. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan kebijakan dan disiplin fiskal, mengingat kewajiban jangka panjang obligasi harus tetap dipenuhi terlepas dari pergantian masa jabatan kepala daerah.

Sindikasi BPD sebagai Alternatif Pembiayaan

Selain obligasi, Agus menawarkan skema kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. Berdasarkan data agregat industri, total aset BPD mencapai Rp 1.100 triliun, dengan penyaluran kredit sebesar Rp 660 triliun dan dana pihak ketiga mendekati Rp 800 triliun. Kekuatan kolektif ini dinilai mampu mendukung proyek infrastruktur berskala besar.

“Kita tidak harus menunggu seluruh ekosistem obligasi daerah terbentuk untuk mempercepat pembiayaan pembangunan. Kita juga memiliki kapasitas perbankan daerah yang dapat dioptimalkan melalui kolaborasi dan kredit sindikasi antar-BPD,” jelas Agus.

Melalui skema sindikasi, risiko dan eksposur pembiayaan dapat dibagi secara proporsional sesuai kapasitas masing-masing bank. Agus mencontohkan potensi pembiayaan proyek penyediaan air minum di Jawa Barat atau perluasan layanan Trans Jatim sebagai proyek yang dapat dijajaki melalui kolaborasi BPD. Skala investasi yang mencapai Rp 5 triliun hingga Rp 10 triliun dinilai potensial untuk dikerjakan secara bersama dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan.

Agus menegaskan bahwa obligasi daerah dan kredit sindikasi BPD bukanlah instrumen yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat saling melengkapi untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan daerah. ASBANDA sendiri siap berperan sebagai jembatan kolaborasi antar-BPD dalam mengidentifikasi proyek-proyek kredibel yang layak dibiayai.

Sarasehan Nasional Obligasi Daerah tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, perwakilan OJK I Made Bagus Tirthayatra, serta Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas Juwita Lestari.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *