Daftar Isi
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana menunjuk lembaga khusus untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) dalam waktu dekat. Perusahaan diberi batas waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana pesangon tersebut ke lembaga yang ditunjuk pemerintah.
Aturan Baru dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menyatakan bahwa regulasi ini dirancang guna memberikan perlindungan menyeluruh bagi ekosistem ketenagakerjaan mulai dari sebelum, selama, hingga setelah masa kerja.
Menurut Indah dalam acara Sosialisasi UU No. 27 Tahun 2026 pada Jumat (13/11), kehadiran pengelola dana dari pemerintah akan memastikan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja tetap mendapatkan hak mendasarnya. Ia menyebut regulasi ini membawa pengaturan baru yang disebut sebagai Dana Cadangan Pesangon khusus untuk fase setelah bekerja.
Berdasarkan Pasal 253 UU Pelindungan Ketenagakerjaan, pengusaha wajib menyediakan DCP sebagai sumber pembayaran hak akibat pemutusan hubungan kerja. Dana tersebut tidak disimpan secara mandiri oleh perusahaan, melainkan dititipkan serta dikelola oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk.
Mekanisme Penyetoran dan Pengecualian Usaha
Indah menjelaskan, mekanisme ini mengharuskan perusahaan untuk langsung memperhitungkan potensi kewajiban pesangon sejak awal mempekerjakan karyawan tetap atau pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Pemberi kerja wajib menghitung likuiditas dan menyetorkan dana tersebut ke lembaga pemerintah pengelola dana cadangan pesangon.
Aturan ini dikhususkan untuk menjamin pemenuhan hak akibat PHK karena alasan selain memasuki usia pensiun bagi pekerja yang belum diikutsertakan dalam program pensiun. Pemerintah menargetkan lembaga pengelola dana tersebut terbentuk setelah masa transisi paling lama satu tahun.
Lebih lanjut, Indah memaparkan bahwa kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon dikecualikan bagi pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan ketentuan Pasal 253. Kendati demikian, aturan ini menjadi bentuk perlindungan konkret agar tidak ada lagi kasus pekerja korban PHK massal yang tidak kunjung menerima hak pesangon mereka.
Sanksi Administratif hingga Pidana bagi Pelanggar
Bagi perusahaan menengah dan besar yang mengabaikan kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon, Kemnaker telah menyiapkan sanksi administratif bertingkat. Bentuk sanksi tersebut mencakup peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.
Selain sanksi administratif, UU No. 27 Tahun 2026 juga menegaskan bahwa perusahaan yang terbukti tidak membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak bagi pekerja yang terkena PHK dapat langsung dijerat dengan sanksi pidana.
