Daftar Isi
Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan kesiapan untuk membuka dan mencocokkan data terkait dugaan penurunan konten kebakaran hutan dan lahan di media sosial bersama lembaga SAFENet dan Remotivi. Langkah ini merupakan respons atas temuan kedua lembaga masyarakat sipil mengenai peningkatan moderasi konten di ruang digital.
Keterbukaan Pemerintah terhadap Kontrol Publik
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Mediodecci Lustarini mengatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap laporan pemantauan yang dilakukan masyarakat. Menurutnya, temuan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi kementerian dalam menjalankan moderasi konten.
Mediodecci menyebutkan kepada CNN Indonesia bahwa lembaganya menghargai adanya lembaga yang melakukan pengawasan sebagai bagian dari kontrol publik dan dinamika demokrasi. Pihaknya siap mencocokkan data dari SAFENet dan Remotivi dengan rekam jejak penanganan konten di sistem pemerintah untuk mengetahui apakah konten tersebut memang tercatat pernah dimintakan penurunan.
Menurut Mediodecci, catatan penanganan konten di instansinya dapat ditelusuri kembali karena proses permintaan penurunan melibatkan sistem elektronik serta komunikasi dengan platform digital.
Temuan SAFENet dan Remotivi
Sebelumnya, laporan dari SAFENet dan Remotivi menunjukkan peningkatan moderasi konten oleh Komdigi, dengan catatan 127 konten mengalami moderasi pada 8 November 2026. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau sebanyak 94 konten setara dengan 74,0 persen dilakukan atas permintaan Komdigi, naik dari 66 permintaan pada temuan sebelumnya.
Laporan tersebut juga mencatat lonjakan moderasi terhadap protes warga atas lambatnya penanganan kebakaran hutan dan lahan oleh pemerintah. Sebagian dari 13 konten bertopik karhutla yang terkena moderasi terjadi pada pertengahan Oktober 2026 saat kabut asap menyelimuti Kalimantan, menurut keterangan resmi SAFENet pada Jumat (12/11). Atas temuan ini, kedua lembaga mengajak Komdigi melakukan uji publik pada Selasa (17/11) mendatang.
Evaluasi dan Mekanisme Notifikasi Publik
Menanggapi angka 74 persen tersebut, Mediodecci menjelaskan bahwa angka tersebut perlu dibaca berdasarkan konteks dan cakupan data yang merujuk pada 94 dari total 127 kasus yang dikelola SAFENet dan Remotivi. Pihaknya mengaku belum dapat mengidentifikasi secara pasti kasus-kasus dalam laporan itu karena pengecekan periode angka belum ditemukan.
Mediodecci menambahkan bahwa Komdigi tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan dalam proses moderasi konten dan siap melakukan perbaikan jika ditemukan kekeliruan. Pemerintah saat ini juga tengah menyiapkan mekanisme notifikasi publik terkait pemutusan akses konten sebagai tindak lanjut amanat Mahkamah Konstitusi.
