Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya aktivitas pertambangan ilegal yang telah beroperasi selama delapan tahun tanpa izin. Tambang tersebut dilaporkan mampu memproduksi hingga 500 kilogram emas setiap bulannya.
Potensi Kerugian Negara
Dalam pidatonya di acara Puncak HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (11/11), Prabowo memperkirakan total produksi emas dari tambang tersebut mencapai 6 ton per tahun. Nilai ekonomi dari emas yang dihasilkan itu ditaksir mencapai 800 juta dolar AS atau setara dengan Rp15 triliun.
Prabowo menegaskan bahwa praktik pertambangan ilegal ini merupakan bentuk perampokan terhadap kekayaan negara. Ia menyoroti kerugian yang dialami pemerintah karena para pelaku tidak membayar pajak maupun royalti, serta tidak melaporkan kegiatan operasional mereka sama sekali.
Dampak terhadap Sektor Pendidikan
Prabowo membandingkan nilai kerugian dari tambang ilegal tersebut dengan kebutuhan anggaran untuk perbaikan sekolah di Indonesia. Saat ini, pemerintah telah mengalokasikan dana untuk merenovasi sekitar 67 ribu hingga 70 ribu sekolah hingga akhir tahun 2026.
Menurut perhitungan Presiden, dengan nilai Rp15 triliun yang hilang akibat tambang ilegal, pemerintah sebenarnya dapat melakukan perbaikan tambahan terhadap 15 ribu sekolah. Estimasi ini didasarkan pada rata-rata biaya renovasi sebesar Rp1 miliar untuk setiap unit sekolah.
Prabowo menjelaskan bahwa saat ini terdapat sekitar 368 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Dengan anggaran yang ada, pemerintah baru mampu menjangkau sebagian dari total kebutuhan perbaikan tersebut. Di sisi lain, ia juga berbagi cerita mengenai surat yang diterimanya dari seorang siswa sekolah dasar yang menyampaikan rasa terima kasih karena sekolahnya telah berhasil diperbaiki oleh pemerintah.
