Organisasi Konservasi Indonesia (KI) kini memperluas transformasi sektor perikanan udang nasional dengan menerapkan pendekatan berbasis kawasan atau yurisdiksi. Langkah ini diambil setelah keberhasilan program pendampingan yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2020.
Perluasan Model Tata Kelola Terpadu
Program tata kelola terpadu tersebut kini mulai diterapkan di Kabupaten Situbondo dan Teluk Saleh, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pendekatan ini mengintegrasikan peningkatan efisiensi operasional tambak udang dengan upaya restorasi mangrove. Secara keseluruhan, pengembangan model tata kelola berkelanjutan ini mencakup area seluas 11.000 hektare. Selain itu, di Teluk Saleh, KI juga tengah menguji coba integrasi antara kegiatan akuakultur dengan sektor pertanian.
Senior Vice President dan Executive Chair Konservasi Indonesia, Meizani Irmadhiany, menyatakan bahwa perluasan program ini dilaksanakan bekerja sama dengan mitra global, Conservation International, serta didukung oleh hibah dari Walmart Foundation. Menurut Meizani, pendekatan yurisdiksi merupakan elemen krusial untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir.
“Pengelolaan akuakultur yang berkelanjutan bukan hanya soal menjaga alam, tetapi juga membuka potensi ekonomi yang luar biasa. Jika dibandingkan dengan volume 18,1 ribu ton pada 2020, pencapaian 19,6 ribu ton di 2024 menunjukkan tren positif dengan kenaikan sekitar 8,2 persen,” ujar Meizani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/11).
Meizani menambahkan bahwa keberhasilan efisiensi tambak tersebut harus dibarengi dengan penguatan standar keberlanjutan. Ia menjelaskan bahwa manfaat ekonomi dari model ini mencakup peningkatan efisiensi produksi dan jaminan pasar, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petambak serta menciptakan lapangan kerja baru di sekitar wilayah operasional.
Dampak bagi Petambak dan Konservasi
Senior Director Blue Foods Conservation International, Dane Klinger, menyoroti pentingnya penguatan tata kelola di tingkat lokal untuk mendukung tujuan konservasi yang lebih luas. Menurutnya, fase ini bertujuan untuk memperkuat kepemilikan lokal, memperluas model ke wilayah baru, serta mengeksplorasi bagaimana produksi komoditas yang bertanggung jawab dapat mendukung restorasi lingkungan.
Upaya penguatan sektor udang ini juga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat pesisir yang dipantau melalui Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan (NTPi). Sebagai gambaran, indeks NTPi di Jawa Timur tercatat sebesar 818,79 pada September 2026. Melalui efisiensi tambak dan akses pasar yang lebih baik, KI menargetkan program ini dapat memperkuat pendapatan para petambak.
Manfaat dari pendekatan ini turut dirasakan oleh pelaku usaha lokal. Ahmad Thoyib, seorang petambak udang di Banyuwangi, mengungkapkan bahwa keterlibatan petambak skala kecil dalam rantai pasok berkelanjutan memberikan peluang ekonomi yang lebih baik bagi warga setempat.
“Pendampingan ini bukan cuma mengajarkan cara menjaga lingkungan tambak, tapi juga merangkul petambak kecil seperti kami agar bisa masuk ke rantai pasok industri. Kami merasa dirangkul dan punya posisi tawar yang lebih baik. Kami berharap model seperti ini bisa terus diperluas agar semakin banyak petambak di wilayah lain yang merasakan manfaatnya,” kata Ahmad.
