Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengharapkan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027 dapat mempertimbangkan faktor produktivitas serta tingkat pengangguran di setiap daerah. Langkah ini dinilai penting agar besaran upah minimum yang ditetapkan sejalan dengan efektivitas pembukaan lapangan kerja baru.
Evaluasi Hubungan UMP dan Pengangguran
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menjelaskan bahwa tingginya besaran upah minimum tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Seperti dilaporkan detikcom, Bob menyoroti adanya sejumlah daerah yang memiliki nilai UMP tinggi, namun masih mencatatkan angka pengangguran yang tetap tinggi.
“Sebenarnya itu yang menjadi poin pembicaraan kita ya bagaimana yang namanya produktivitas, kemudian juga angka pengangguran bisa menjadi pertimbangan dalam perhitungan pengupahan. Jadi enggak mungkin lah kalau misalnya pengangguran besar, terus upah minimumnya juga paling besar,” ujar Bob saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Bob, tingginya biaya tenaga kerja berisiko memicu pelaku usaha memindahkan operasional perusahaan ke daerah lain. Kondisi ini dinilai kurang ideal karena tingginya upah yang ditujukan untuk perlindungan pekerja justru tidak diimbangi dengan terciptanya kesempatan kerja.
Mengenai keterlibatan pihak pengusaha dan sejauh mana pembahasan UMP 2027 telah berjalan, Bob belum memberikan perincian lebih jauh. Hal tersebut dikarenakan Dewan Pengupahan Nasional yang sempat dibubarkan hingga kini belum dibentuk kembali. Padahal, keberadaan dewan tersebut diperlukan untuk membahas besaran upah minimum tahun depan. Bob pun menyarankan agar hal teknis terkait UMP ditanyakan langsung kepada Menteri Ketenagakerjaan.
Usulan Pengelompokan Daerah Berdasarkan Karakteristik
Menanggapi usulan masyarakat di media sosial mengenai perlu diterapkannya upah minimum nasional—yang dipicu oleh perbedaan UMP antara Jakarta dan Yogyakarta meski biaya hidupnya relatif seimbang—Bob mendorong skema pengelompokan daerah berdasarkan karakteristik wilayahnya.
Ia mencontohkan sistem pengupahan di negara lain yang membagi daerah ke dalam beberapa kelompok. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan yang memiliki tingkat biaya hidup serupa disarankan berada dalam satu kelompok A. Sementara itu, kota dengan skala lebih kecil dapat berada di kelompok B, dan daerah pendukung masuk dalam kelompok C.
Bob menambahkan bahwa skema pengelompokan wilayah untuk penetapan upah minimum seperti ini sebenarnya sudah pernah diusulkan oleh pihak pengusaha kepada pemerintah.
Sumber: Finance - Detikcom
