Pemerintah melakukan pergeseran anggaran belanja negara hingga hampir mencapai Rp200 triliun guna menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat memberikan penjelasan mengenai pengelolaan anggaran.
Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Suahasil memaparkan perbandingan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) awal dengan proyeksi outlook hingga akhir tahun. Pendapatan negara yang mulanya dipatok sebesar Rp3.154 triliun dinaikkan menjadi sekitar Rp3.204 triliun atau bertambah sekitar Rp50 triliun.
Peningkatan pendapatan tersebut dilakukan karena kebutuhan belanja mengalami lonjakan yang cukup pesat. Semula belanja negara dianggarkan sebesar Rp3.843 triliun, lalu membengkak hingga menjadi Rp3.942 triliun seperti dilaporkan detikcom.
“Saya ilustrasikan dengan gambar angka-angka besar ini. Ada APBN awal dan ada outlook APBN 31 Desember. Di APBN awal pendapatan itu kita bayangkan Rp 3.154 triliun, tapi kemudian outlook ini harus kita naikkan sedikit, jadi saya menaikkan kira-kira Rp 50 triliun. Kenapa kita mesti naikkan? Karena kebutuhan belanjanya meningkat pesat Rp 3.843 triliun tadinya, kita bayangkan sekarang belanjanya menjadi Rp 3.942 triliun,” ujar Suahasil dalam Rapimnas KADIN di Hotel Borobudur, Jakarta pada Jumat (30/10/2026).
Suahasil menjelaskan bahwa ketika belanja meningkat, maka pendapatan juga harus ditingkatkan, defisit dinaikkan, serta pembiayaan dijaga agar tetap kredibel. Peningkatan belanja ini dipicu oleh berbagai kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani oleh pemerintah.
Faktor Pemicu Kenaikan Belanja Negara
Lonjakan belanja tersebut disebabkan oleh adanya kejadian luar biasa atau peristiwa yang tidak terduga sebelumnya, seperti bencana alam. Penanganan bencana alam yang melanda wilayah Sumatera bagian utara hingga sejumlah lokasi lain serta peristiwa kebakaran hutan dan lahan membutuhkan tambahan anggaran yang tidak sedikit.
Menurut Suahasil, penanganan berbagai bencana alam tersebut saja memerlukan tambahan anggaran sekitar Rp60 triliun. Di samping itu, terdapat pula alokasi tambahan belanja yang difokuskan untuk subsidi serta kompensasi energi termasuk bahan bakar minyak.
“Tentu kita menginginkan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran, namun dalam jangka pendek kita melihat bahwa ini diperlukan menahan harga supaya gerak ekonomi masih tetap bisa berjalan karena itu belanja meningkat,” terang Suahasil.
Untuk menutupi seluruh pembiayaan dari peristiwa-peristiwa tersebut, Kementerian Keuangan terpaksa melakukan penyesuaian dengan menggeser pos-pos anggaran yang ada.
“Rumusnya kan cuma dua itu. Nah inilah yang kami lakukan di Kementerian Keuangan, tetapi di dalam skala belanja Rp 3.843 triliun itu mungkin sekarang sudah hampir Rp 200 triliun yang kita geser-geser. Tapi kemudian keseluruhan belanjanya naik kira-kira Rp 300 triliun, ini yang harus kami setel di dalam mengelola APBN tersebut,” jelas Suahasil.
Sumber: Finance - Detikcom
