Negara bagian Utah, Amerika Serikat, mengumumkan tuntutan pidana terhadap platform pasar prediksi populer Kalshi beserta dua pendirinya atas tuduhan mempromosikan perjudian online secara ilegal. Jaksa Agung Utah, Derek Brown, mendaftarkan tuntutan hukum tersebut terhadap Kalshi, Kepala Eksekutif Tarek Mansour, dan Kepala Operasional Luana Lopes Lara pada Rabu.
Dugaan Fasilitasi Taruhan Olahraga
Berdasarkan dokumen pengaduan pidana yang didaftarkan di pengadilan Salt Lake City, Kalshi memfasilitasi taruhan petugas penegak hukum yang menyamar pada sejumlah ajang olahraga, termasuk pertandingan di Liga Sepak Bola Amerika atau NFL. Tuntutan ini dijatuhkan setelah seorang hakim federal memutuskan pada Agustus bahwa Utah berhak memberlakukan undang-undang anti-perjudian yang ketat terhadap pasar prediksi online, menyusul upaya hukum dari Kalshi untuk menghalangi penegakan aturan tersebut.
Dokumen pengaduan pidana mendakwa para terdakwa dengan 12 dakwaan promosi perjudian online, satu dakwaan promosi perjudian umum, serta satu dakwaan pola aktivitas melanggar hukum. Utah memiliki beberapa ketentuan larangan perjudian paling ketat di Amerika Serikat, di mana konstitusi negara bagian tersebut secara tegas melarang para legislator untuk melegalkan aktivitas itu.
Ketegangan Regulasi Tingkat Federal
Langkah hukum ini menandai eskalasi perselisihan antara sejumlah negara bagian di Amerika Serikat dan pemerintahan Presiden Donald Trump terkait pengaturan pasar prediksi. Sehari sebelum tuntutan pidana diumumkan, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat mengajukan gugatan untuk menghalangi tindakan penegakan hukum Utah terhadap pasar prediksi dengan dalih bahwa platform tersebut berada di bawah yurisdiksi federal.
Regulator tersebut mengumumkan langkah tersebut setelah Utah melayangkan gugatan perdata yang menuduh Kalshi memfasilitasi taruhan pada bidang olahraga, pemilu, politik, dan berbagai hasil lainnya yang melanggar undang-undang anti-perjudian. Puluhan negara bagian di Amerika Serikat, yang dipimpin oleh pemerintahan dari Partai Republik maupun Partai Demokrat, berargumen bahwa Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas tidak memiliki kewenangan untuk mengatur pasar prediksi.
Bulan lalu, negara bagian New Jersey meminta Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk memutuskan apakah otoritas negara bagian atau federal yang memiliki yurisdiksi atas taruhan olahraga di platform pasar prediksi.
