Daftar Isi
Turki dan pimpinan wilayah Libya timur kini tengah merajut hubungan politik dan militer yang lebih erat setelah sebelumnya sempat menjadi pihak yang berseberangan. Di tengah pemulihan hubungan Ankara dengan Kairo, manuver diplomatik terbaru ini turut menguji masa depan sengketa batas maritim di kawasan Mediterania Timur.
Peluang Kerjasama Maritim dengan Mesir
Kementerian Pertahanan Nasional Turki memperbarui tawaran untuk meneken kesepakatan batas maritim dengan Kairo pada hari Rabu. Menurut estimasi pihak Ankara, Mesir berpotensi memperoleh tambahan yurisdiksi maritim seluas lebih dari 15.000 kilometer persegi jika dibandingkan dengan perjanjian parsial yang sebelumnya diteken Mesir dengan Yunani pada tahun 2020.
Tawaran tersebut muncul berselang delapan hari usai parlemen Libya yang berbasis di Tobruk mencabut sikap penentangan bertahun-tahun. Mereka resmi menyetujui kesepakatan maritim yang sebelumnya diteken pada 2019 antara Turki dan pemerintahan tandingan di ibu kota Tripoli yang diakui secara internasional.
Perjanjian tersebut mengatur pembatasan wilayah yurisdiksi maritim antara Turki dan Libya di Laut Tengah. Sementara Yunani, Siprus, dan Mesir menilai kesepakatan itu melanggar hak berdaulat mereka, pihak Turki bersikeras bahwa aturan tersebut sudah sesuai dengan hukum internasional.
Seorang pejabat senior Turki menyatakan kepada Al Jazeera bahwa para pemimpin Libya timur kini mulai memahami ketulusan niat Ankara. “Turki tidak berada di sana untuk memanfaatkan Libya demikepentingan自身のnya sendiri,” ucap pejabat tersebut seraya menegaskan bahwa stabilitas dan sumber daya negara itu seharusnya mendatangkan manfaat bagi seluruh warga Libya.
Transformasi dari Konfrontasi ke Kerja Sama
Sebelumnya, Turki andil dalam memukul mundur serangan militer pada 2019 hingga 2020 di Tripoli yang dilancarkan oleh pasukan di bawah komando panglima militer pemberontak Khalifa Haftar, pemimpin militer kubu timur. Sejak saat itu, Ankara memperluas jalinan komunikasi dengan kubu timur sembari menjaga hubungan baik dengan Tripoli.
Pejabat senior tadi mengungkapkan bahwa personel keamanan Turki yang bertempat di Tripoli tetap menjalin kontak dengan pasukan Libya timur bahkan pada masa-masa konfrontasi. “Sebenarnya tidak ada perubahan dalam kebijakan kami. Hanya hasil yang ditimbulkannya saja yang telah berubah,” tutur pejabat tersebut.
Pendekatan diplomatik ini berjalan seiring dengan rangkaian kontak di bidang militer dan intelijen. Menteri Pertahanan Yasar Guler sempat melakukan pertemuan dengan Saddam Haftar selaku putra Khalifa Haftar, serta pejabat senior pertahanan dari pemerintahan Tripoli bernama Abdulsalam al-Zoubi pada bulan Mei.
Kepala Badan Intelijen Turki Ibrahim Kalin turut melangsungkan pertemuan dengan Saddam Haftar di Benghazi pada tanggal 23 Juni. Menteri Luar Negeri Hakan Fidan kemudian menyusul pada bulan Agustus untuk menemui Khalifa Haftar beserta Saddam Haftar.
Perubahan kepemimpinan di parlemen bagian timur Libya turut mendahului pengesahan suara maritim tersebut. Para anggota parlemen menggantikan Aguila Saleh dari posisi ketua parlemen dengan Al-Salhin Abdelnabi al-Obeidi pada 6 Oktober, di mana figur baru itu sebelumnya memimpin komite persahabatan parlementer Libya-Turki.
Galip Dalay selaku peneliti senior di Chatham House menilai langkah pendekatan Ankara terhadap mantan rivalnya sebagai pencapaian strategis. “Ini bukan sekadar perolehan pragmatis atau taktis. Ini adalah perolehan strategis bagi Turki,” ujarnya kepada Al Jazeera.
Dalay berpendapat bahwa hubungan yang kian erat dengan kedua kubu di Libya membuat pembentukan pengaturan keamanan dan energi di Mediterania Timur yang mengucilkan Turki menjadi semakin sulit diwujudkan.
Kalkulasi Politik di Libya Timur dan Posisi Mesir
Upaya rekonsiliasi ini juga mencerminkan perhitungan politik internal di kubu Haftar. Tarek Megerisi selaku peneliti tamu di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa meyakini bahwa Saddam Haftar menaruh harapan agar pengaruh Ankara mampu memperkuat peluang politik pribadinya di tengah spekulasi luas mengenai ambisinya memimpin Libya.
Di sisi lain, perwakilan dari kedua kubu Libya sempat mengadakan perundingan di Ankara pada hari Jumat untuk membahas penyatuan struktur militer mereka, berdasarkan laporan media setempat. Meski demikian, perbedaan pandangan mengenai pengawasan politik masih belum terselesaikan dan belum ada kesepakatan final yang diumumkan.
Sementara itu, Direktur Sadeq Institute Anas El Gomati mengingatkan bahwa kesepahaman di antara para pemimpin rival Libya tidak otomatis menghasilkan penyelesaian politik yang inklusif. “Sebuah kesepakatan elit antara dua kubu dapat mengabaikan semua pihak di luar mereka,” katanya.
Pemulihan hubungan Turki dan Mesir menghadapi tantangan tersendiri menyusul sikap parlemen timur Libya tersebut. Menteri Luar Negeri Yunani Giorgos Gerapetritis mengumumkan pembahasan perluasan batas maritim 2020 dengan Mesir ke arah timur menuju Siprus pada 22 Oktober.
Empat hari berselang, Mesir bersama Yunani, Siprus, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bersama di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menolak pakta antara Turki dan Libya. Kendati demikian, Kairo dan Ankara tetap melanjutkan proses pemulihan hubungan bilateral mereka.
Komandan Pasukan Darat Turki Jenderal Metin Tokel tiba di Mesir pada hari Senin untuk melakukan kunjungan resmi, sementara Kementerian Pertahanan Turki mengumumkan rencana latihan angkatan laut gabungan di Aleksandria pada 4 hingga 9 November.
Pejabat senior Turki menyatakan kepada Al Jazeera bahwa Ankara tetap terbuka untuk bekerja sama dalam urusan batas maritim dan energi, namun siap membela apa yang mereka yakini sebagai hak-haknya. “Sama seperti negara-negara lain yang menyatakan tidak akan melepaskan hak yang mereka akui sebagai hak milik mereka, hal yang sama juga berlaku bagi Turki,” ucapnya.
Menteri Luar Negeri Hakan Fidan telah mengakui adanya kekhawatiran dari pihak Mesir sekaligus mendiskusikan potensi kerja sama dengan Italia. Pejabat tersebut memperjelas bahwa belum ada pembentukan mekanisme perundingan formal yang melibatkan empat negara yakni Turki, Libya, Italia, dan Mesir.
El Gomati menilai daya pengaruh Kairo terhadap kebijakan di Libya timur telah mengalami penyusutan. “Mesir masih memiliki pengaruh, tetapi mereka tidak lagi memiliki hak veto,” tuturnya.
Megerisi berpendapat bahwa hubungan Turki dengan Mesir telah tumbuh terlampau krusial untuk dikorbankan demi sengketa maritim. Ia melihat adanya celah kompromi yang berpotensi melibatkan perusahaan energi asal Italia, Eni, yang mempunyai kepentingan bisnis di Mesir dan Libya.
Yunani mempertahankan pendirian bahwa perjanjian maritim tersebut mengabaikan hak-hak pulau miliknya termasuk Kreta, sementara Turki menolak klaim tersebut dengan argumen bahwa pulau-pulau seharusnya tidak otomatis memperoleh bobot yang setara dengan garis pantai daratan utama saat menetapkan batas maritim dan zona ekonomi eksklusif.
Megerisi menilai pengesahan oleh parlemen Libya timur memperkokoh landasan hukum domestik dari perjanjian tersebut, namun belum banyak berdampak dalam menyelesaikan sengketa yang lebih luas di antara negara-negara Mediterania Timur. Pemungutan suara di parlemen memberikan tambahan daya tawar politik kepada Ankara, namun belum merampungkan klaim maritim yang saling bersaing ataupun memuluskan eksplorasi energi lepas pantai.
Ankara bertekad memanfaatkan momentum pencapaian di Libya serta perbaikan relasi dengan Mesir guna memperkuat posisi tawar mereka di kawasan Mediterania Timur. Tujuan utamanya adalah membangun kemitraan baru dan kerja sama regional alih-alih terus berada di luar lingkaran pengaturan yang sebagian besar dibentuk oleh Yunani, Siprus, dan Israel, meski langkah ini menuntut pencarian titik temu dengan negara-negara yang masih mempersoalkan klaim maritim Turki.
Pejabat senior Turki menegaskan bahwa hubungan yang membaik dengan Kairo telah membuka jalan untuk membahas perbedaan tersebut secara langsung. “Kami sekarang dapat mendiskusikan setiap masalah dengan Mesir, dan kami juga akan mendiskusikan masalah ini,” ujar pejabat itu. “Kami tidak harus mencari persetujuan atau izin dari negara ketiga yang tidak berkaitan.”
