Sejumlah kelompok Demokrat dan pegiat hak pemilih berupaya bergabung dalam gugatan hukum federal untuk menghentikan langkah Departemen Kehakiman AS (DOJ) dalam mencegah Alaska mengesahkan hasil pemilihan Senat AS. Langkah hukum ini diambil apabila Senator dari Partai Republik, Dan Sullivan, mengalami kekalahan dalam pemilu tersebut.
Upaya Intervensi Hukum
Permintaan tersebut diajukan oleh Alaskans for Mary yang merupakan tim kampanye kandidat Senat dari Partai Demokrat, Mary Peltola, serta komite kampanye Senat dari Partai Demokrat. Kelompok terpisah yang turut bergabung mencakup League of Women Voters of Alaska, Common Cause, dan dua pemilih perorangan.
Melalui dokumen pengadilan yang diserahkan pada Jumat, para kelompok tersebut menyatakan bahwa cabang eksekutif tidak memiliki kewenangan hukum untuk campur tangan dalam pemilu yang dikelola oleh negara bagian. Mereka menilai tindakan tersebut merupakan upaya intervensi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap administrasi pemilu daerah di tengah proses pemungutan suara awal yang sedang berjalan.
Litigasi tersebut berupaya meminta investigasi luar biasa guna memastikan apakah pemilih yang memilih kandidat lain bernama Daniel J. Sullivan benar-benar berniat memilih senator petahana. Presiden Donald Trump mengonfirmasi kepada para wartawan pada Jumat bahwa dirinya secara pribadi memerintahkan DOJ untuk mengajukan gugatan tersebut dengan pernyataan, “I’m the one that said ‘do it’.”
Tindakan itu menuai kritik keras dari lintas partai, termasuk dari Senator Republik asal Alaska, Lisa Murkowski, yang menyatakan melalui media sosial bahwa Departemen Kehakiman seharusnya tidak pernah mengajukan gugatan tersebut.
Sengketa Dua Nama Serupa
Sengketa hukum ini berpusat pada Daniel J. Sullivan, seorang penantang non-petahana yang memiliki kemiripan nama hampir identik dengan petahana dari Partai Republik, Senator Daniel S. Sullivan. Pejabat pemilu Alaska sebelumnya sempat mencoret penantang tersebut dari surat suara usai menerima pengaduan dari Partai Republik tingkat negara bagian, namun pengadilan setempat memerintahkan agar namanya tetap dimasukkan.
Mahkamah Agung Alaska menegaskan keputusan tersebut pada Juni lalu dan menginstruksikan pejabat pemilu untuk membedakan kedua nama tersebut secara jelas. Surat suara saat ini mencantumkan Senator Sullivan sebagai petahana dan kader Republik, sementara penantang lainnya tercatat tanpa afiliasi partai.
Departemen Kehakiman mendaftarkan gugatan pada 22 Oktober dengan tujuan meminta perintah pengadilan agar Alaska tidak mengesahkan hasil pemilu Senat jika petahana kalah. Tim kampanye Peltola bersama Komite Kampanye Senatorial Demokrat (DSCC) menilai gugatan tersebut mengancam kepentingan mereka karena berpotensi menghalangi Peltola menjabat meski menang melalui sistem pilihan berjenjang di Alaska.
Mereka juga mempertanyakan keseriusan pejabat Divisi Pemilu Alaska dalam melakukan pembelaan yang optimal, mengingat instansi tersebut sebelumnya pernah berupaya menyingkirkan Daniel J. Sullivan dari surat suara sebelum dibatalkan oleh pengadilan. DSCC dan Alaskans for Mary meminta pengadilan memberikan status tergugat intervensi agar mereka dapat mengajukan mosi penolakan gugatan secara formal.
Bahaya Konstitusional
Para politisi Demokrat berargumentasi bahwa meskipun DOJ merujuk pada Undang-Undang Pendaftaran Pemilih Nasional (NVRA) sebagai dasar hukum, undang-undang tersebut tidak memuat aturan yang memberi kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menentukan kelayakan kandidat maupun tata letak surat suara yang merupakan kewenangan negara bagian sesuai Konstitusi.
Sejumlah pakar hukum turut menyampaikan kekhawatiran serupa dengan menilai bahwa penggunaan bahasa pembukaan umum dari NVRA untuk menghentikan pengesahan pemilu tidak memiliki preseden. Sementara itu, League of Women Voters of Alaska dan Common Cause yang mengajukan permohonan secara terpisah memperingatkan bahwa tuntutan DOJ untuk menyelidiki niat pemilih mendatangkan bahaya konstitusional yang berat.
Dokumen pengadilan menyebutkan bahwa DOJ tidak menyediakan mekanisme apa pun untuk menguji apakah para pemilih yang mencoblos Daniel J. Sullivan benar-benar berniat memilih sang petahana. Pemblokiran pengesahan hasil pemilu tersebut dinilai akan mencabut hak suara masyarakat Alaska serta menciptakan kekacauan terhadap akhir proses pemilihan.
Kedua organisasi tersebut meminta izin kepada pengadilan agar dapat bergabung dalam perkara ini sebagai pihak tergugat, sementara kelompok Demokrat menyatakan niat mereka untuk mengajukan mosi penolakan apabila permohonan tersebut dikabulkan.
Sumber: US Top News and Analysis
