Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Ia mengusulkan agar pemerintah menerapkan larangan pemanfaatan lahan bekas karhutla menjadi area perkebunan, termasuk untuk komoditas kelapa sawit.
Usulan Kebijakan Tata Ruang dari Pengalaman Megawati
Hasto menyampaikan gagasan tersebut ketika menghadiri kegiatan bertajuk ‘Merah Muda Fest: Menyongsong 100 Tahun Sumpah Pemuda’ di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, Minggu (25/10/2026). Menurutnya, usulan ini didasarkan pada pengalaman Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri terkait politik tata ruang.
Dia menyatakan bahwa moratorium hutan wajib diberlakukan dan melarang keras lahan yang terbakar atau sengaja dibakar untuk pembukaan lahan perkebunan dikonversi menjadi tanaman lain. “Hutan-hutan yang terbakar atau oleh ulah pihak-pihak tertentu dipakai untuk pembukaan perkebunan, tidak boleh dikonversikan untuk perkebunan. Termasuk kelapa sawit,” ujar Hasto seperti dilaporkan detikcom.
Ia menambahkan bahwa kawasan hutan yang mengalami kebakaran harus menjalani proses reboisasi. Selain itu, penegakan hukum yang tegas harus diberlakukan kepada pihak-pihak terbukti melanggar hukum dan memicu terjadinya karhutla.
“Kemudian yang kedua adalah supremasi hukum. Tanpa keadilan, tanpa ketegasan, tanpa suatu sanksi yang tegas bagi mereka yang telah merusak hutan-hutan kita, maka apa yang terjadi akan terus-menerus dilakukan. Dan ini sudah menyentuh marwah bangsa,” ucapnya.
Perbaikan Mitigasi dan Respons Kritik Negara Tetangga
Dalam kesempatan tersebut, Hasto turut menanggapi kritikan yang datang dari negara tetangga akibat paparan asap karhutla dari Indonesia. Ia menilai situasi tersebut harus dijadikan momentum untuk melakukan introspeksi serta perubahan kebijakan secara menyeluruh.
“Bagaimana kita lihat video yang viral beberapa waktu yang lalu ketika kita menerima kritik dari negara-negara tetangga kita. Ini sebaiknya kita melakukan suatu introspeksi, melakukan otokritik, dan melakukan perubahan-perubahan kebijakan agar ke depan tidak ada lagi kebakaran hutan seperti saat ini,” jelas Hasto.
Hasto menekankan pentingnya perbaikan sistem mitigasi bencana karhutla agar pencegahan dapat dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum musim kemarau tiba.
“Dan di situlah proses mitigasi disempurnakan. Ke depan setidak-tidaknya dalam waktu lima bulan sebelum musim kemarau. Harus sudah dilakukan suatu perencanaan-perencanaan yang komprehensif untuk mencegah kebakaran hutan yang telah menurunkan marwah kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat serta memiliki harga diri,” tutupnya.
Sumber: News - Detikcom
