Keputusan lembaga penyedia indeks saham global Morgan Stanley Capital International atau MSCI memasukkan sejumlah saham konglomerat Indonesia ke dalam Indeks MSCI Global Standard sempat memicu kegegeran di kalangan investor. Saham-saham milik Prajogo Pangestu seperti PT Chandra Asri Pacific Tbk, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, PT Petrosea Tbk, serta PT Barito Renewables Energy Tbk, dan emiten Sinar Mas Grup PT Dian Swastatika Sentosa Tbk tercatat masuk dalam indeks tersebut.
Arus Masuk Dana Asing dan Kenaikan Harga Saham
Pascapengumuman tersebut, manajer investasi global dan lembaga pengelola dana pasif berbondong-bondong mengoleksi saham-saham kelompok konglomerat tersebut. Berdasarkan data Bloomberg Januari 2026, Blackrock menambah kepemilikan pada saham TPIA dan BREN, sementara Dimensional Fund Advisors LP serta JPMorgan Chase and Co juga turut memborong sejumlah saham emiten terkait.
Catatan serupa terlihat pada periode sebelumnya di mana Blackrock dan Vanguard Group Inc menggenggam jutaan lembar saham emiten-emiten tersebut dengan nilai investasi triliunan rupiah. Di sisi lain, saham emiten perbankan pelat merah seperti BBRI, BMRI, dan BBNI justru banyak dilego oleh investor asing.
Masuknya saham-saham konglomerasi ini ke dalam indeks global menciptakan arus masuk dana asing yang deras serta mendongkrak harga saham. Sebagai contoh, saham DSSA mencatatkan lonjakan harga yang signifikan sebelum dan sesudah masuk ke dalam indeks MSCI pada Agustus 2025.
Kritik Epistemik dan Metodologi MSCI
Namun, pada 12 Mei 2026, MSCI mengeluarkan saham-saham tersebut dari indeks mereka akibat isu *free float* yang rendah dan konsentrasi kepemilikan yang sulit dideteksi. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kualitas metodologi yang digunakan oleh MSCI dalam melakukan estimasi *free float* dan verifikasi data.
MSCI menggunakan perangkat metodologi Global Investable Market Indexes atau GIMI yang mencakup kapitalisasi pasar, *free float*, likuiditas, aksesibilitas investor asing, dan cakupan indeks. Berdasarkan kerangka epistemologi ini, kritik muncul terkait apakah ukuran *free float* benar-benar menangkap realitas saham yang tersedia bagi investor serta sejauh mana kompleksitas kepemilikan dapat disederhanakan menjadi angka proksi.
Dalam pandangan kritis, aturan metodologis yang kaku kerap memaksa dana pasif menyuntikkan modal terlepas dari pengelolaan perusahaan yang sebenarnya, sehingga menghambat proses penemuan harga yang sehat. Kasus anomali ini menunjukkan bahwa indikator administratif tidak selalu sejalan dengan realitas struktur kepemilikan dan mekanisme pasar yang kompleks.
Kritik serupa juga disampaikan oleh Adriana Z. Robertson yang menyatakan bahwa keputusan indeks bukanlah hasil otomatis dari rumus netral, melainkan produk dari perancangan aturan dan interpretasi institusional. Ketika ukuran teknis berubah menjadi otoritas ekonomi yang memengaruhi aliran modal dan kebijakan, metodologi tersebut memperoleh dimensi kekuasaan ekonomi yang menuntut akuntabilitas publik lebih besar.
Kegagalan rasionalitas instrumental dalam mengendalikan realitas pasar yang berujung pada intervensi reaktif dan perubahan kebijakan menunjukkan adanya disfungsi sistemik demi menyelamatkan kredibilitas indeks global.
