Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan tanggapan terkait pernyataan Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo mengenai polemik ijazah dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut sebagai operasi politik. Partai berlambang gajah putih tersebut menyatakan bahwa pandangan Jokowi sangat sulit untuk tidak dibenarkan.
Tanggapan PSI Terhadap Polemik Ijazah
Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat PSI, Ahmad Ali, menyampaikan bahwa dirinya sulit untuk tidak membenarkan penjelasan Jokowi tersebut. Hal itu diungkapkannya kepada para wartawan di Bogor, Sabtu (24/10/2026).
Ahmad Ali menyoroti kasus yang menimpa Gibran dengan mempertanyakan mengapa permasalahan tersebut baru dipersoalkan setelah masa pemerintahan berjalan selama dua tahun. Ia juga mempertanyakan putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait persoalan tersebut.
“Kedua, haram hukumnya bagi orang yang tidak memiliki legal standing untuk menggugat satu persoalan. Kan selalu pertanyaannya Mahkamah itu, ‘Kau dirugikannya apa?’ Iya kan? Jadi selalu saya katakan Mahkamah Konstitusi sedang sedang melakukan apa, atraksi politik,” tutur Ahmad Ali seperti dilaporkan detikcom.
Selain itu, ia juga menyinggung mengenai amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut pandangannya menyatakan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah akibat perbedaan sistem pendidikan di luar negeri dengan Indonesia. Ia lantas mempertanyakan integritas sistem pendidikan di Singapura dibandingkan dengan Indonesia.
“Perasaan saya di Indonesia ini banyak ijazah palsu kayak semacamnya. Di Singapura kayaknya kita tidak pernah menemukan ijazah-ijazah palsu. Ya seperti itu. Artinya, Mas Gibran itu memenuhi syarat untuk masuk di universitas. Entah apa pun penyebutannya di sana. Karena di sana tidak ada ijazah, entah apapun penyebutannya tapi dia memenuhi syarat untuk masuk di universitas,” imbuh Ahmad Ali.
Pernyataan Jokowi Soal Operasi Politik
Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa polemik mengenai keaslian ijazah miliknya dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, merupakan sebuah bentuk operasi politik. Jokowi menyebut terdapat pihak penunggang gelap yang memanfaatkan situasi tersebut sehingga isu ini menjadi sangat ramai.
“Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali,” ujar Jokowi seperti dilansir detikJateng, Jumat (16/10), seraya menambahkan bahwa dirinya menghadapi situasi tersebut secara biasa saja.
Jokowi juga tidak menampik kemungkinan bahwa polemik ijazah tersebut sengaja diciptakan untuk menutupi isu-isu lain sekaligus menurunkan reputasi politik dirinya beserta Gibran.
“Bisa saja seperti itu, bisa saja, memang sekalian lagi operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang,” ucap Jokowi.
Ketika ditanya mengenai sasaran utama dari dugaan operasi politik tersebut, Jokowi menilai bahwa targetnya bisa mengarah kepada dirinya maupun kepada Gibran.
Sumber: News - Detikcom
