Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan tidak ada urgensi untuk melakukan pengujian forensik ulang terhadap dokumen ijazah milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Langkah pemeriksaan ilmiah atas dokumen tersebut dinilai sudah tuntas dilaksanakan oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri.
Hasil Pengujian Sudah Diserahkan ke Kejaksaan
Kepala Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa seluruh tahapan pengujian laboratorium telah berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Hasil pemeriksaan fisik itu juga sudah dimasukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya ke dalam berkas perkara resmi.
“Telah dilakukan uji di Puslabfor Polri kemudian dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya secara prosedural, profesional, dan proporsional,” kata Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Trunoyudo menyampaikan bahwa dokumen hasil pengujian ilmiah tersebut telah dilimpahkan kepada pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) guna melengkapi berkas perkara. Menurutnya, pengujian forensik oleh instansi yang berwenang ini dilakukan demi menjamin kepastian status hukum secara terbuka dan berkeadilan.
“Hasil pengujian forensik terhadap ijazah atas nama Joko Widodo dapat dipergunakan untuk memberikan kepastian hukum dan demi keadilan,” tuturnya.
Atas dasar penuntasan seluruh rangkaian teknis oleh lembaga resmi tersebut, Polri memastikan proses uji ulang tidak lagi diperlukan.
“Dengan telah dilaksanakannya pengujian forensik, maka tidak diperlukan lagi pengujian forensik baru terhadap objek ijazah tersebut,” pungkasnya.
Permohonan Pengujian Ulang dari Kubu Roy Suryo
Pernyataan Polri ini merespons langkah tim penasihat hukum terdakwa Roy Suryo yang sebelumnya mengajukan surat permohonan resmi kepada majelis hakim. Pihak pengacara meminta agar ijazah fisik Joko Widodo diperiksa kembali dan dibandingkan dengan tiga ijazah lain yang terbit pada November 1985.
Permohonan tersebut disampaikan penasihat hukum Roy Suryo, Refly Harun, di sela persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).
“Sebelum ditutup, kami ingin menyampaikan satu surat yang perihalnya adalah permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap dokumen ijazah fisik Joko Widodo dengan tiga ijazah pembanding terverifikasi yang telah terbit pada bulan November 1985,” kata Refly Harun.
Selain diajukan kepada majelis hakim yang menangani perkara, kubu Roy Suryo juga melayangkan tembusan surat permohonan pengujian ulang tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Sumber: News - Detikcom
