Daftar Isi
Pemerintah Prancis menolak kedatangan Yossi Dagan, seorang pemimpin organisasi yang mewakili pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki. Dagan diputar balik oleh pihak berwenang Prancis saat tiba di sebuah bandara di Paris pada pekan lalu.
Alasan Penolakan dan Pemeriksaan di Bandara
Dagan, yang merupakan anggota partai Likud pimpinan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sempat dihentikan dan diinterogasi oleh petugas kontrol paspor bandara. Menurut keterangan dari kantornya, ia dikenai larangan masuk administratif karena keterlibatan aktifnya dalam menjalankan kebijakan pemukiman di Tepi Barat.
Kementerian Luar Negeri Prancis menegaskan bahwa pembangunan pemukiman ilegal melanggar hukum internasional. Selain itu, kebijakan pembangunan tersebut juga dinilai merusak upaya pencapaian solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Sikap Dagan dan Reaksi Pemerintah Israel
Menanggapi penolakan tersebut pada Rabu, Dagan menyatakan bahwa dirinya tidak terpengaruh oleh keputusan pemerintah Prancis. Ia menyebut merasa bangga dapat berpartisipasi dalam membangun wilayah yang dianggapnya sebagai tanah air historis bagi rakyat Yahudi.
Di sisi lain, Pemerintah Israel merespons keras tindakan tersebut dan menyatakannya sama sekali tidak dapat diterima. Kementerian Luar Negeri Israel menilai keputusan Prancis murni didasari oleh alasan politik dan ideologis. Pihak Israel berencana meminta penjelasan resmi dari pemerintah Prancis serta mempertimbangkan langkah balasan berikutnya.
Meningkatnya Ketegangan Hubungan Prancis dan Israel
Insiden ini memperlihatkan meningkatnya gesekan antara Israel dan sejmlah negara Eropa terkait perluasan pemukiman ilegal di Tepi Barat yang kian masif di bawah pemerintahan Netanyahu. Sebelum kasus Dagan, Prancis telah menerapkan larangan masuk terhadap dua menteri sayap kanan di kabinet Netanyahu, yakni Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.
Pada September lalu, Prancis bersama 11 negara lainnya mengumumkan niat untuk membatasi aktivitas perdagangan dengan pemukiman ilegal di wilayah Palestina. Kebijakan tersebut memicu kemarahan para pejabat Israel. Selain itu, komite parlemen Prancis pada Senin lalu telah menyetujui rancangan undang-undang yang melarang impor barang dan jasa dari pemukiman ilegal, dengan pembahasan lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada 19 November.
Berdasarkan data dari kelompok pemantau asal Israel, Peace Now, saat ini terdapat sedikitnya 148 pemukiman ilegal di Tepi Barat dan 15 pemukiman di Yerusalem Timur yang diduduki. Wilayah pemukiman tersebut kini dihuni oleh sekitar 750.000 warga Israel.
