Peltola Minta Gugatan DOJ Terkait Pemilu Alaska Ditolak

Perwakilan Senat Alaska mendesak pengadilan agar segera membatalkan gugatan hukum yang diajukan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) terkait pemilu. Permintaan tersebut disampaikan agar kasus ini diputus segera sebelum pemilu paruh waktu berlangsung.

Upaya Penolakan Gugatan Hukum

Dalam mosi yang diajukan, pihak terkait meminta agar kasus tersebut dapat ditutup pekan ini. Menurut dokumen pengajuan tersebut, DOJ mendaftarkan gugatan di tengah proses pemilihan umum umum yang sedang berjalan, kurang dari dua minggu jelang hari pemungutan suara. Dokumen itu menyebutkan bahwa gugatan tersebut mengangkat isu-isu yang diatur secara eksklusif oleh hukum negara bagian dan telah diselesaikan secara definitif oleh Mahkamah Agung Alaska beberapa bulan lalu.

Pihak pengaju menyatakan bahwa DOJ berupaya mendapatkan perintah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mencegah sertifikasi pemilu Senat AS apabila kandidat yang didukung Presiden kalah tipis. Berdasarkan mosi tersebut, klaim dari DOJ dinilai sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Pengadilan diminta untuk tidak membiarkan gugatan ini menjadi bayang-bayang yang mengancam pemilu yang sedang berjalan. Langkah hukum ini dituding memberikan legitimasi palsu terhadap upaya Presiden dan Jaksa Agung dalam menyebarkan narasi keliru mengenai pemilu di Alaska, di tengah proses pemungutan suara yang sedang berlangsung dan penghitungan hasil yang dimulai pekan depan.

Tanggapan Departemen Kehakiman

Pihak DOJ enggan memberikan komentar terkait mosi baru tersebut, namun merujuk pada sebuah unggahan di platform X oleh pejabat berwenang, Blanche, pada hari Minggu. Blanche menyatakan bahwa Departemen Kehakiman tidak berniat menghentikan pemungutan suara ataupun menghalangi sertifikasi pemilu di Alaska.

Ia menjelaskan bahwa proses hukum tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setelah warga Alaska memberikan suara, surat suara tersebut dijaga sedemikian rupa sehingga hanya pejabat berwenang di Alaska yang memiliki informasi yang diperlukan untuk menilai apakah para pemilih mengalami kebingungan atau disesatkan. Blanche juga menegaskan bahwa gugatan tersebut disusun oleh para pengacara Departemen Kehakiman tanpa berkoordinasi dengan tim kampanye atau kandidat mana pun, melainkan murni berdasarkan hukum federal.

Hingga saat ini, departemen tersebut belum menjelaskan bagaimana penyelidikan sebelum sertifikasi pemilu dapat menentukan apakah seorang pemilih merasa bingung mengenai kandidat Sullivan yang mereka pilih. Surat suara untuk pemilu tersebut mencantumkan Senator Sullivan dengan nama tertulis Dan S. Sullivan sebagai seorang petahana dari Partai Republik, sementara tidak ada keterangan tambahan di samping nama kandidat lainnya yang tertulis lengkap sebagai Daniel J. Sullivan.

Pernyataan Politik dan Insiden Kecelakaan

Dalam wawancara dengan program MS NOW bersama Nicolle Wallace pada Jumat malam, Peltola menilai gugatan yang dilayangkan DOJ sebagai bentuk korupsi yang sangat memuakkan bagi masyarakat Alaska. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai upaya putus asa untuk mempertahankan kekuasaan dengan memanfaatkan sekutu di Washington, D.C., demi mencurangi sistem lebih jauh.

Di sisi lain, tim kampanye Peltola mengumumkan pada hari Minggu bahwa ia bersama keluarganya mengalami luka-luka ringan yang memerlukan penanganan medis pada Sabtu malam. Insiden tersebut terjadi setelah kendaraan yang mereka tumpangi dalam perjalanan menuju Acara Jamuan Makan Malam Tahunan Federasi Penduduk Asli Alaska ditabrak oleh pengemudi lain.

Akibat kecelakaan tersebut, Peltola terpaksa menunda sejumlah agenda kampanye yang dijadwalkan berlangsung di Fairbanks dan Bethel pada hari Minggu serta Senin. Pihak tim kampanye memastikan bahwa seluruh kegiatan yang tertunda itu akan dijadwalkan ulang pada waktu mendatang.