Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai memiliki daya tawar politik yang kuat di tengah berbagai kritik dan polemik terkait ijazah. Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Chamad Hojin, menyatakan bahwa rangkaian serangan politik tersebut tidak lepas dari posisi Gibran dalam peta kekuasaan nasional serta prospek politiknya yang masih terbuka.
Daya Tawar Politik dan Sorotan Publik
“Kekuatan seorang tokoh tidak hanya ditentukan oleh jabatan yang sedang diemban, tetapi juga oleh daya tawarnya dalam perebutan kekuasaan berikutnya,” kata Chamad dalam keterangannya, Senin (2/11), seperti dilaporkan CNN Indonesia.
Menurut Chamad, jabatan wakil presiden serta tingkat pengenalan publik yang luas menjadi modal politik tersendiri bagi Gibran, sehingga namanya masih diperhitungkan dalam bursa kandidat potensial untuk kontestasi politik berikutnya. Kendati demikian, posisi tersebut membuat Gibran tidak lepas dari sorotan, mulai dari persoalan administrasi pendidikan, rivalitas politik, hingga perdebatan mengenai latar belakang keluarga.
Chamad melihat kritik terhadap Gibran cukup dominan dalam percakapan di media sosial. Meski begitu, ia menilai ramainya kritik di ruang digital tidak serta-merta mencerminkan pandangan mayoritas masyarakat karena karakter media sosial mengutamakan interaksi yang membuat konten kontroversial lebih mudah mendapat perhatian.
“Suara yang terdengar paling keras di media sosial belum tentu mewakili mayoritas sesungguhnya,” ujar Chamad kepada CNN Indonesia.
Elektabilitas dan Pembuktian Kinerja
Di tengah berbagai polemik tersebut, Chamad menyoroti hasil survei SMRC pada 1 hingga 10 Oktober 2026 yang mencatat elektabilitas Gibran mencapai 8,4 persen dalam simulasi semi-terbuka terhadap 24 nama calon presiden dan menempatkannya di posisi keempat.
Capaian itu meningkat dibandingkan hasil survei pada November 2025 yang sebesar 5,1 persen, Februari-Maret 2026 sebesar 6,8 persen, serta Juli 2026 sebesar 7,7 persen. “Perkembangan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa Gibran tetap memiliki daya tawar politik di tengah berbagai kritik yang diarahkan kepadanya,” ucap Chamad.
Chamad menuturkan derasnya kritik terhadap seorang tokoh politik tidak selalu berujung pada penurunan elektabilitas, di mana dalam kondisi tertentu serangan untuk meredupkan citra justru bisa memperluas pengenalan masyarakat. Kendati demikian, ia mengingatkan popularitas dan meningkatnya perhatian publik tidak otomatis berbanding lurus dengan dukungan politik.
“Posisi strategis Gibran tetap harus diimbangi dengan pembuktian kinerja, kapasitas kepemimpinan, dan akuntabilitas sebagai wakil presiden,” tutur dia kepada CNN Indonesia.
Dengan berbagai modal politik tersebut, Gibran diperkirakan tetap masuk dalam kalkulasi elite politik nasional dengan tantangan untuk membuktikan kapasitas kepemimpinan serta menjaga kepercayaan publik di tengah kritik yang terus mengiringinya.
