Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelesaikan penyidikan kasus tindak pidana perbankan syariah pada PT BPRS Khasanah Ummat di Banyumas, Jawa Tengah. OJK melimpahkan dua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Banyumas pada Kamis (12/11).
Penetapan Tersangka dan Peran
Langkah hukum tersebut diambil sebagai komitmen OJK dalam memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan demi menjaga integritas industri perbankan serta melindungi masyarakat. Terdapat dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, yaitu TR yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat serta AHK selaku pihak terafiliasi yang berperan sebagai konsultan bisnis BPRS seperti dilaporkan detikcom.
Kedua tersangka disangkakan melakukan pelanggaran terkait penyimpangan penyaluran pembiayaan yang menyalahi ketentuan dan tujuan awal pemberian dana. Tindakan melawan hukum itu berlangsung dalam rentang waktu Mei 2018 sampai September 2021 dengan mencakup 21 fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada 20 nasabah, yang mengakibatkan potensi kerugian keuangan sekitar Rp1,72 miliar.
Proses Pemberkasan dan Jeratan Hukum
Sebelum pelimpahan tahap dua ini terlaksana, penyidik OJK telah menyerahkan berkas perkara tahap pertama kepada pihak JPU dan memperoleh pemberitahuan bahwa seluruh berkas telah dinyatakan lengkap atau berstatus P-21 pada 11 November 2026. Penanganan kasus ini bermula dari rangkaian pengawasan internal OJK yang meliputi pengawasan berkala, pemeriksaan mendalam, penyelidikan, hingga tahap penyidikan.
Tersangka TR dijerat dengan sangkaan melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau Pasal 63 ayat (4) huruf b dalam undang-undang yang sama dengan memperhatikan penyesuaian aturan pidana. Sementara itu, tersangka AHK dikenakan sangkaan melanggar Pasal 64 Undang-Undang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang P2SK, atau Pasal 63 ayat (2) dengan ketentuan penyesuaian pidana berlaku.
OJK secara berkelanjutan meningkatkan koordinasi bersama aparat penegak hukum, termasuk pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, guna memastikan proses penegakan hukum sektor jasa keuangan berjalan konsisten, tegas, dan profesional.
Sumber: Finance - Detikcom
