Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan kemarahannya terkait kasus dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai (DSP) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia mengaku heran dengan tindakan para pelaku yang nekat mengambil uang yang seharusnya disalurkan untuk membantu korban bencana.
Pernyataan Kegeraman Megawati Soekarnoputri
Megawati menyatakan rasa kesalnya dalam acara Pekan Peduli Sampah Nasional di Sekolah PDIP, Jakarta, pada Senin (9/11), seperti dilaporkan CNN Indonesia. Menurutnya, tindakan tersebut merusak negara dan ia melontarkan ekspresi kekesalannya atas maraknya praktik korupsi.
“Kok tega ya. Duh gemes deh gua. Rasanya kalau saya laki, saya suka bilang nih sama Pak Hasto, kalau gua laki ya, Tuhan kasih gua perempuan, kalau laki kenapa, gua tamparin tau nggak,” kata Megawati.
“Biarin dia sadar gitu bahwa dia merusak negara. Ya Allah enak banget ya korupsi sekarang ya. Lah iya terus kita mau hidup pakai apa kalau banyak ini, banyak utang,” imbuhnya.
Penetapan Tersangka oleh KPK
Dalam perkara di BNPB tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Para tersangka terdiri dari unsur pejabat pembuat komitmen, tenaga ahli, hingga pihak swasta.
Kelimanya adalah Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Gabriel Purwaka Sigit; Tenaga Ahli Kepala BNPB Letjen Suharyanto, Bima Setiawan dan Richard Erlangga; serta pihak swasta bernama Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika. Perlu diketahui bahwa Bima merupakan adik dari eks Kepala BNPB Letjen Suharyanto.
KPK menyatakan bahwa dalam kasus ini, sejumlah penyedia barang dan jasa atau vendor terbukti terafiliasi dengan Bima Setiawan. Total pengadaan di lingkungan BNPB dalam kurun waktu tiga tahun mulai 2024 hingga 2026 mencapai Rp148 miliar.
Dana pengadaan tersebut bersumber dari dana siap pakai (DSP) atau dana darurat yang diperuntukkan bagi penanganan sejumlah bencana besar di tanah air. Bencana tersebut mencakup kebakaran hutan dan lahan di Papua dan Kalimantan, banjir di Sumatera dan Aceh pada November 2025, hingga gempa bumi di NTT beberapa waktu lalu.
Selain menetapkan lima tersangka, KPK juga telah menyampaikan informasi kepada Pusat Polisi Militer TNI mengenai peran Suharyanto. KPK turut mengirim surat secara resmi kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam perkara tersebut.
