Daftar Isi
Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok etnis minoritas Rohingya. Presiden ICJ Yuji Iwasawa membacakan putusan bersejarah tersebut pada hari Kamis dalam sidang yang berlangsung selama tiga jam setelah melalui tujuh tahun proses pertimbangan.
Keputusan Bersejarah dan Tanggapan
Sebanyak sembilan dari 15 hakim dalam panel memutuskan bahwa Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap komunitas Muslim tersebut yang telah lama mengalami penganiayaan. Para hakim juga memberikan suara mendukung perintah reparasi penting terhadap negara tersebut. Ini merupakan kali pertama dalam sejarah Mahkamah Dunia yang didirikan pada tahun 1945 bahwa sebuah negara diputuskan bersalah melakukan genosida, dan keputusan ini bersifat final serta tidak dapat diajukan banding. Kasus penting ini diajukan oleh Gambia pada tahun 2019.
Operasi militer Myanmar pada tahun 2017 memaksa sekitar 750.000 warga Rohingya meninggalkan rumah dan tanah mereka, serta mengungsi ke kamp-kamp kumuh di negara tetangga Bangladesh setelah bertahun-tahun mengalami penindasan. Sekitar 10.000 warga Rohingya tewas pada tahap awal operasi militer tersebut, sementara ribuan lainnya meninggal akibat kecelakaan kapal saat melarikan diri melintasi Teluk Benggala di tengah laporan pembunuhan massal, penyiksaan, dan pemerkosaan oleh militer Myanmar serta milisi sekutu.
Matthew Smith, seorang aktivis dari kelompok advokasi Fortify Rights, menyatakan kepada Al Jazeera bahwa hari tersebut sangat berarti bagi masyarakat Rohingya dan seluruh rakyat Myanmar. Putusan tersebut dinilai akan memberikan momentum yang sangat dibutuhkan untuk memastikan para pelaku dan arsitek genosida tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individu.
Rincian Temuan Pengadilan
Pembacaan putusan yang disampaikan oleh Hakim ICJ Yuji Iwasawa asal Jepang mencakup temuan bahwa pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga Rohingya di Negara Bagian Rakhine, melakukan kekerasan seksual secara meluas, serta melakukan tindakan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak. Desa-desa dihancurkan secara sistematis, diganti dengan bangunan permanen, dan kemudian dihuni kembali oleh non-Rohingya. Militer juga secara sengaja menyebabkan kerugian fisik dan mental yang serius kepada anggota kelompok tersebut, sementara para pejabat tinggi menyebarkan pidato kebencian yang menggambarkan mereka sebagai makhluk submanusia dan ancaman yang penuh kekerasan.
Pengadilan menemukan bahwa warga yang melarikan diri tidak memiliki kesempatan untuk kembali karena kehancuran tempat tinggal mereka, dan tindakan terhadap anak-anak membuktikan niat militer untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut. Militer Myanmar juga mengetahui adanya risiko genosida ketika warga bersenjata dan milisi sekutu berpartisipasi dalam kampanye militer. Iwasawa menyatakan bahwa Myanmar telah melanggar kewajibannya untuk mencegah genosida.
ICJ memerintahkan Myanmar untuk menghentikan segala tindakan kekerasan, menyelidiki pihak-pihak yang bertanggung jawab, menghukum yang bersalah, serta memberikan jaminan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Pengadilan juga memutuskan bahwa Myanmar harus melembagakan restitusi dan reparasi. Langkah-langkah restitusi mencakup fasilitas pemulangan yang aman dan sukarela bagi Rohingya, pengembalian atau penggantian properti kolektif yang rusak, fasilitas pencarian orang hilang, rehabilitasi fisik dan psikologis, serta perlindungan dari penganiayaan. Pengadilan tidak dapat menentukan besaran kompensasi namun memerintahkan Myanmar untuk menyerahkan laporan berisi rencana dalam kurun waktu dua tahun.
Arsalan Suleman, mitra di firma hukum Foley Hoag sekaligus pengacara utama Gambia, menyatakan bahwa vonis tersebut merupakan kemenangan bersejarah bagi masyarakat Rohingya dan para korban yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencari keadilan. Pendiri Rohingya Human Rights Initiative, Kyaw Min Sabber, menyampaikan sebelum putusan dibacakan bahwa komunitasnya berharap dapat menerima keadilan serta menikmati keamanan baik di dalam maupun di luar Myanmar tanpa menghadapi penggusuran dan pembunuhan sewenang-wenang.
Argumen Pihak-Pihak Terkait
Gambia mengambil tindakan hukum ke Den Haag pada November 2019 dengan dukungan dari Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) yang beranggotakan 57 negara. Tim hukum negara Afrika Barat tersebut yang dipimpin oleh mantan Menteri Kehakiman Aboubacarr Tambadou berargumen bahwa Myanmar melanggar Konvensi Genosida 1948. Mantan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi sempat hadir di pengadilan pada saat itu dan menyebut klaim Gambia sebagai hal yang tidak lengkap dan menyesatkan, sebelum akhirnya ICJ pada Januari 2020 memerintahkan Myanmar mengambil langkah-langkah darurat untuk mencegah genosida.
Sebanyak 11 negara yaitu Kanada, Denmark, Belanda, Jerman, Maladewa, Republik Demokratik Kongo, Slovenia, Irlandia, Belgia, Prancis, dan Inggris mengajukan diri untuk mendukung kasus tersebut. Dalam sidang pada Januari 2026, Menteri Kehakiman Gambia saat itu, Dawda A Jallow, menegaskan kembali bahwa militer penguasa Myanmar menargetkan Rohingya secara sengaja untuk dihancurkan dengan niat genosida. Sementara itu, pemerintah Myanmar di bawah kepemimpinan militer Min Aung Hlaing membantah tuduhan tersebut dengan berdalih bahwa militer terpaksa merespons serangan bersenjata melalui operasi pembersihan.
Meskipun ICJ tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan putusannya secara langsung, Gambia dapat membawa kasus ini ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meminta tindakan lanjutan. Putusan ini memiliki signifikansi besar karena Konvensi Genosida 1948 menuntut pembuktian niat khusus untuk menghancurkan suatu kelompok, persyaratan yang sangat sulit dibuktikan dan menjadi alasan ICJ sebelumnya belum pernah menyatakan suatu negara bertanggung jawab atas genosida. Putusan hari Kamis ini juga dapat berdampak penting bagi kasus genosida Afrika Selatan terhadap Israel terkait perang di Gaza.
Kondisi Rohingya dan Masa Depan Pemulangan
Sebelum penggusuran paksa tahun 2017, terdapat sekitar 1,4 juta warga Rohingya di Myanmar, sementara sebagian lainnya tinggal di India, Pakistan, dan Arab Saudi. Pemerintah Myanmar tidak mengakui etnis tersebut sebagai penduduk asli dan menganggap mereka sebagai migran ilegal asal Bangladesh berdasarkan undang-undang kewarganegaraan tahun 1982. Saat ini, sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya hidup berdesakan di Cox’s Bazar, Bangladesh, sedangkan sekitar 520.000 jiwa masih bertahan di Myanmar di bawah pembatasan yang ketat. Bangladesh mengharapkan kepulangan mereka, namun dana bantuan kemanusiaan semakin menyusut terutama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai menjabat pada Januari 2025 dan memangkas anggaran bantuan luar negeri.
Matthew Smith menekankan bahwa pernyataan mengenai reparasi harus komprehensif, bermakna, dibentuk oleh para penyintas sendiri, serta disertai dengan pengakuan resmi atas kesalahan yang telah dilakukan. Rencana tersebut harus mencakup kompensasi finansial, restitusi tanah yang disita, pemulihan kewarganegaraan, jaminan kepulangan yang aman, layanan medis, dukungan trauma, pendidikan, dan peluang penghidupan.
Kepulangan warga Rohingya ke Myanmar masih diliputi ketidakpastian yang tinggi mengingat negara tersebut sedang dilanda perang saudara akibat penggulingan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada tahun 2021 yang telah menewaskan sekitar 100.000 orang dan menggusur lebih dari 3,5 juta jiwa. Pertempuran antara militer dan Arakan Army di Negara Bagian Rakhine memperparah kondisi keamanan di wilayah tersebut. Michael Becker, seorang profesor hukum internasional di Trinity College Dublin, menyatakan bahwa kondisi politik di lapangan tidak mendukung realisasi pemulangan dalam waktu dekat meskipun ICJ mengeluarkan perintah yang luas.
Semua pihak kini menantikan langkah Myanmar dalam mengimplementasikan putusan ICJ serta menyerahkan laporan wajib sebelum batas waktu bulan November 2028. Para penyintas meminta negara-negara pendukung agar terus menekan militer Myanmar guna memastikan penghentian pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung oleh tentara maupun Arakan Army. Gambia, OIC, dan negara-negara pendukung memiliki tanggung jawab penting untuk melanjutkan perlindungan dan pencarian keadilan bagi masyarakat Rohingya, termasuk para pengungsi di India, Malaysia, Thailand, Nepal, dan negara lainnya hingga mereka dapat kembali ke Myanmar dengan hak yang setara, aman, dan bermartabat.






