Daftar Isi
Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menekankan bahwa lembaganya dibentuk untuk memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, baik di pedesaan, pesisir, maupun perkotaan. Kepala BRAN Dedi Prasetyo menyatakan petani memerlukan kepastian hak dan dukungan produksi, nelayan bergantung pada sumber daya alam di laut, sedangkan warga perkotaan membutuhkan hunian layak serta akses penghidupan.
Penanganan Kompleksitas Persoalan Agraria
Dedi menyampaikan hal tersebut secara daring dalam Diskusi Publik Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dengan tema ‘Jati Diri dan Tantangan BRAN dalam Mewujudkan Reforma Agraria Sejati’, seperti dilaporkan detikcom pada Sabtu (21/11/2026). Ia menyebut lembaganya harus mengorkestrasi kementerian dan lembaga agar kepastian hak serta pemberdayaan ekonomi bermuara pada kesejahteraan rakyat.
Dalam pemaparannya, Dedi mengkompilasi data lintas sektor mengenai permasalahan agraria. Catatan Kementerian ATR/BPN menunjukkan terdapat 1.492 kasus konflik pertanahan pada 2026, sementara Komnas HAM mencatat sekitar 1.700 aduan agraria sepanjang kurun waktu 2023-2026.
Di sisi lain, data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2025 mencatat 341 letusan konflik agraria seluas 914.574 hektare yang berdampak terhadap 123.612 keluarga di 428 desa. Ketiga sumber tersebut memiliki periode, cakupan, serta metode pendataan yang berbeda sehingga tidak dapat dijumlahkan secara langsung, namun menggambarkan kompleksitas persoalan yang memerlukan penanganan terpadu.
Contoh Kasus Agraria di Cianjur dan Pantura
Dedi mencontohkan persoalan agraria di Cianjur, Jawa Barat, di mana warga telah bermukim lebih dari 20 tahun tetapi masih menghadapi ketidakpastian pengakuan hak atas tanah. BRAN telah membahas masalah tersebut ke Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN guna menyelaraskan perbedaan kebijakan, seperti status Surat Keputusan (SK) Biru yang belum diakui kepemilikannya oleh Kementerian ATR/BPN karena syarat sertifikat.
Selain kepastian hak tanah, pemerintah juga harus memastikan dukungan nyata bagi warga yang bertani agar tanah menjadi sumber kesejahteraan. Menurut Dedi, ekosistem dari hulu ke hilir perlu dibangun, mulai dari fasilitas pemberdayaan, bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga penampung hasil panen atau off-taker, serta evaluasi berkala setiap tahun.
Beralih ke kawasan pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura), persoalan agraria berkaitan dengan penataan kawasan, penguasaan tanah, serta keberlanjutan hidup masyarakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh, sekitar 14.000 hektare kawasan dilepaskan dari sektor kehutanan untuk kepentingan penataan Pantura, sementara laporan KPA mengindikasikan persoalan agraria seluas sekitar 18.000 hektare.
Persoalan di Perkotaan dan Lima Prioritas Strategis
Dedi juga menyoroti konflik agraria di perkotaan yang melibatkan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI), masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Permasalahan ini dinilai berkaitan erat dengan target penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat, di mana penyediaan hunian harus mempertimbangkan akses transportasi dan kedekatan dengan tempat kerja agar warga tidak terpinggirkan.
Dalam menjalankan tugas pengorkestrasian, Dedi menegaskan BRAN tidak mengambil alih kewenangan kementerian atau lembaga lain. Di hadapan unsur kementerian terkait dan para akademisi, ia mengapresiasi pihak-pihak yang berkontribusi dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 guna mewujudkan Reforma Agraria Sejati sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Pada akhir pemaparannya, Dedi memaparkan Lima Prioritas Strategis BRAN yang mencakup penataan aset untuk mengurangi ketimpangan, penataan akses guna memperluas pembiayaan dan teknologi, penyelesaian konflik secara berkeadilan, integrasi data agraria lintas sektor, serta penyelenggaraan reforma agraria yang berkelanjutan.
Sumber: News - Detikcom







